Fraksi PKS Ingin Pemilu yang Lebih Baik

Beritasumut.com-Dalam rangka untuk menghadirkan pemilu yang lebih baik di tahun 2019 dan penguatan fungsi Partai Politik, Fraksi PKS DPR RI akan menyelenggaran Focus Group Discussion (FGD) bertema Pemilu Ideal 2019 di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Rabu (21/09/2016).

Dalam kesempatan ini, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menjelaskan bahwa dengan adanya FGD ini, PKS ingin menghimpun gagasan-gagasan dari berbagai pemangku kepentingan tentang evaluasi dari Pemilu Sistem Terbuka (open list system) pada dua periode belakangan ini, yaitu 2009-2014 dan 2014-2019.

“Beberapa di antara evaluasi yakni, politik uang yang lebih terbuka dan sengit, kompetisi yang tidak sehat antar kandidat dalam parpol dan antar parpol, makin menguatnya figur yang asal populer tapi bukan kader parpol, dan cenderung melemahnya peran partai politik,” jelas Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/09/2016).

Di sisi lain, tambah Jazuli, di negara-negara yang sudah mapan secara demokrasi, justru, parpol merupakan institusi yang memiliki peran sangat vital.

“Partai tidak hanya sekadar seperti tempat pencarian bakat. Tapi, dalam tataran ideal, juga dapat melakukan fungsi rekrutmen anggota dan pemimpin politik, pendidikan politik, dan juga kaderisasi,” jelas Jazuli.

Dengan demikian, untuk memperkuat gagasan di atas, Fraksi PKS turut mengundang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf, Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan Peneliti LIPI, Profesor Syamsuddin Haris.(rel)

Misnan Aljawi: Jika Orang Baik Tak Berpolitik, Maka Orang Jahat yang Akan Berkuasa

Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat

Lantik Bupati dan Wakil Bupati Madina, Gubernur Sumut Ingatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Landasan Bekerja

Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Bersama Stakeholder Pada Pilkada Tahun 2024

Sertijab Bupati Asahan, Wagub Sumut Ajak Selaraskan Pembangunan Pemkab dan Pemprov

Ada Calon Kepala Daerah Didiskualifikasi MK, Ini Pembelaan Diri KPU di DPR