Rabu, 03 Juni 2026

Gantikan OK Arya yang Kena OTT, Harry Nugroho Ditetapkan Jadi Plt Bupati Batubara

Sabtu, 16 September 2017 18:30 WIB
Gantikan OK Arya yang Kena OTT, Harry Nugroho Ditetapkan Jadi Plt Bupati Batubara
BERITASUMUT.COM/IST
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Berdasarkan SK Mendagri No. 132.12/4.236/SJ, tanggal 14 September 2017, Wakil Bupati Batubara, Sumatera Utara, RM Harry Nugroho ditetapkan menjadi pejabat pelaksana tugas (Plt) bupati menggantikan OK Arya Zulkarnaen yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan kasus korupsi.
 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sendiri menyaksikan penyerahan SK tersebut yang berlangsung di Kantor Pemprov Sumatera Utara (Sumut), Jumat (15/09/2017) diwakili Gubernur Tengku Erry Nuradi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.
 
Tjahjo mengingatkan agar Plt Bupati Batubara Harry Nugroho dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga implementasi terhadap janji-janji kampanyenya kepada masyarakat. Sebab, dalam proses pilkada, kepala daerah dan wakilnya adalah satu paket yang dipilih publik.
 
“Serta membangun komunikasi dengan gubernur, forkopimda dan DPRD. Termasuk para tokoh adat dan masyarakat setempat. Kami ingatkan juga, kalau maju dalam Pilkada 2018 jangan sampai menggunakan APBD,” kata Tjahjo dilansir dari laman resmi kemendagri.go.id, Sabtu (16/09/2017).
 
Selain menyaksikan penyerahan SK Plt Bupati Batubara, Mendagri Tjahjo juga memberikan arahan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD serta Camat dan Lurah se kota Medan. Tjahjo berharap, dugaan korupsi Bupati Batubara adalah kasus terakhir.“Tidak mudah-mudahan, harus. Kasus Batubara harus terakhir di Sumut. Bagi saya kalau ditahan langsung hari itu saya keluarkan SK Plt agar jalannya pemerintahan tidak terganggu,” ujar dia.
 
Kemudian, menyikapi kasus OTT terhadap Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, Mendagri mengatakan selama ini seluruh pengawasan dan aturan serta instruksi kepada pejabat daerah terus dilakukan. Kalau masih ada terjerat korupsi, itu kembali pada mentalitas individunya.
 
Begitu juga upaya dari Kemendagri dalam mengantisipasi kepala daerah terjerat korupsi, kata Tjahjo sudah dilaksanakan sebaik mungkin. Para pemenang pilkada, sebelum resmi duduk di kursi pemerintahan terus mendapat pembekalan, bersama wakilnya, bahkan para istrinya.“Namun ini kembali pada prilaku individunya,” pungkasnya.(BS02)
 

Tags
beritaTerkait
Dari Budaya ke Kelas, Penguatan Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Merdeka di Sumatera Utara
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Jatuhkan Vonis Dalam Kasus Korupsi Koneksitas TWP AD
Pemko Binjai Ikuti Peluncuran Indikator MCP Tahun 2025 Secara Virtual Bersama KPK RI
Pemko Medan Ikuti Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi MCP 2025
Hukuman Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Diperberat MA Jadi 13 Tahun Penjara
Penjelasan Pertamina soal Impor Minyak Mentah yang Tersangkut Kasus Korupsi
komentar
beritaTerbaru
hit tracker