Penjelasan Pertamina soal Impor Minyak Mentah yang Tersangkut Kasus Korupsi

beritasumut.com- PT Pertamina (Persero) memberikan penjelasan terkait impor minyak mentah yang terlibat dalam kasus korupsi. VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyebut hal tersebut baru dugaan dari Kejaksaan Agung.

Fadjar menjelaskan kilang yang dimiliki Pertamina belum sepenuhnya diperbarui dengan teknologi terbaru. Alhasil, Pertamina belum bisa mengolah berbagai jenis minyak mentah.

"Itu kan baru dugaan ya, tapi minyak kilang kita ini kan belum semuanya ter-upgrade istilahnya ya. Jadi tidak se-flexible bisa mengolah berbagai jenis semacam crude," kata Fadjar saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Baca Juga:

• Bahas Ketahanan Energi Bersama Mahasiswa Universitas Pertamina, Ini Pesan Komisaris Utama PT Pertamina
• Pertamina Salurkan Semangat Berbagi Baju Lebaran untuk Anak Yatim di Sumbagut

Fadjar menjelaskan produksi minyak dalam negeri juga belum mencukupi konsumsi dalam negeri. Untuk itu, pemerintah masih memerlukan impor.

"Dari segi produksi kita memang masih kurang. Sedangkan konsumsi melebihi apa yang diproduksi oleh Pertamina dan juga KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) yang lain. Oleh sebab itu, diperlukan impor," jelas dia.

Baca Juga:

• BEDUKK 2025, Pertamina Perkuat Sinergi dengan Komunitas Nelayan dan Pelaku Usaha Mikro di Sibolga
• Ramadan dan Idul Fitri, Pertamina Patra Niaga Prediksi Konsumsi BBM dan LPG Meningkat di Sumut

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023.

Direktur Penyidikan Jampidsus (Dirdik) Kejagung, Abdul Qohar menerangkan, perkara ini bermula ketika pada periode 2018-2023. Kala itu pemerintah mencanangkan agar pemenuhan minyak mentah wajib berasal dari dalam negeri.

PT. Pertamina kemudian diwajibkan untuk mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

Namun ternyata, tersangka RS, SDS, dan AP, diduga melakukan pengkondisian dalam rapat organisasi hilir (ROH). Hasil rapat dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga hasil produksi minyak bumi dalam negeri tidak sepenuhnya terserap.

"Pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor," ungkap Qohar di Kejagung, Senin (24/2/2025) malam.(dtc)

Bahas Ketahanan Energi Bersama Mahasiswa Universitas Pertamina, Ini Pesan Komisaris Utama PT Pertamina

Pertamina Salurkan Semangat Berbagi Baju Lebaran untuk Anak Yatim di Sumbagut

BEDUKK 2025, Pertamina Perkuat Sinergi dengan Komunitas Nelayan dan Pelaku Usaha Mikro di Sibolga

Ramadan dan Idul Fitri, Pertamina Patra Niaga Prediksi Konsumsi BBM dan LPG Meningkat di Sumut

Ramadhan dan Idul Fitri, Pertamina Sumbagut Siagakan 106 SPBU 24 Jam dan 385 Agen LPG

Ubah Lontar Jadi Pemanis Sehat: Ini Dia Inovasi Hebat Karya Mahasiswa UPER