Dugaan Kekerasan Terhadap Balita di Karawang, Komnas PA Desak Pemulihan Korban
beritasumut.com Komnas Perlindungan Anak (PA) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan fisik berat terhadap seorang anak la
Peristiwa
beritasumut.com- Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP bersama dengan Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, S.H., S.Sos., M.Kn, Inspektur Kota Binjai Drs. Eka Edi Saputra, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan dr. Heri Hendri, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dr. Harimin Tarigan, Kepala BPKPD Kota Binjai Erwin Toga Purba, S.Sos., M.SP menghadiri Peluncuran Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini diikuti melalui zoom meeting dari Binjai Command Centre, Rabu (5/3).
Peluncuran Indikator MCP Tahun 2025 ini bertujuan untuk mempermudah pemantauan terhadap tingkat integritas serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan, yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, serta pengawasan internal di setiap instansi pemerintahan, yang diharapkan dapat menjadi alat yang efektif bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma anti-korupsi.
Kegiatan ini terlaksana berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) perihal Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025.
Baca Juga:
Peluncuran tersebut dilakukan oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto. Ia mengatakan, launching Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah program yang dilakukan oleh KPK. MCP sendiri, merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Peluncuran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh daerah di Indonesia, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Ke depannya, diharapkan MCP dapat menjadi acuan penting bagi setiap pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.(BS11)
Baca Juga:
beritasumut.com Komnas Perlindungan Anak (PA) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan fisik berat terhadap seorang anak la
Peristiwa
Kemnaker menyiapkan pelatihan vokasi empat bulan di KEK untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan memperluas penempatan kerja.
Pendidikan
beritasumut.com Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Sumatera U
Peristiwa
Menaker Yassierli meminta BPVP mengukur keberhasilan pelatihan vokasi berdasarkan jumlah alumni yang terserap di dunia kerja.
Ekonomi
beritasumut.com Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Sonny Irawan memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) Wakapolda S
Peristiwa
beritasumut.com Personel Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polrestabes Medan bersama Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Sumatera Utara
Peristiwa
beritasumut.com HiLo melakukan olahraga bersama para komunitas lari di Kota Medan, yang sekaligus melaunching Hilo AM dan PM Protein di Nut
Olahraga
beritasumut.com PSMS Medan harus menelan kekecewaan setelah gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Semen Padang pada lanjutan Pega
Olahraga
beritasumut.com Ketua Umum (Ketum) Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, S.E ziarah ke makam bayi berusia 8 bulan yang meninggal duni
Peristiwa
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus menunjukkan kepeduliannya melalui aksi sosial dan kem
Peristiwa