Pemko Binjai Ikuti Peluncuran Indikator MCP Tahun 2025 Secara Virtual Bersama KPK RI

beritasumut.com- Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP bersama dengan Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, S.H., S.Sos., M.Kn, Inspektur Kota Binjai Drs. Eka Edi Saputra, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan dr. Heri Hendri, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dr. Harimin Tarigan, Kepala BPKPD Kota Binjai Erwin Toga Purba, S.Sos., M.SP menghadiri Peluncuran Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini diikuti melalui zoom meeting dari Binjai Command Centre, Rabu (5/3).

Peluncuran Indikator MCP Tahun 2025 ini bertujuan untuk mempermudah pemantauan terhadap tingkat integritas serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan, yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, serta pengawasan internal di setiap instansi pemerintahan, yang diharapkan dapat menjadi alat yang efektif bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma anti-korupsi.

Kegiatan ini terlaksana berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) perihal Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025.

Baca Juga:

• Dari Budaya ke Kelas, Penguatan Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Merdeka di Sumatera Utara
• Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Jatuhkan Vonis Dalam Kasus Korupsi Koneksitas TWP AD

Peluncuran tersebut dilakukan oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto. Ia mengatakan, launching Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah program yang dilakukan oleh KPK. MCP sendiri, merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Peluncuran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh daerah di Indonesia, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Ke depannya, diharapkan MCP dapat menjadi acuan penting bagi setiap pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.(BS11)

Baca Juga:

• Pemko Medan Ikuti Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi MCP 2025
• Hukuman Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Diperberat MA Jadi 13 Tahun Penjara

Dari Budaya ke Kelas, Penguatan Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Merdeka di Sumatera Utara

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Jatuhkan Vonis Dalam Kasus Korupsi Koneksitas TWP AD

Pemko Medan Ikuti Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi MCP 2025

Hukuman Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Diperberat MA Jadi 13 Tahun Penjara

Penjelasan Pertamina soal Impor Minyak Mentah yang Tersangkut Kasus Korupsi

PT Jakarta Tambah Hukuman Harvey Moeis Jadi 20 Tahun Penjara, Berikut Vonis Terbaru Harvey Moeis cs