
Panggil Menko Airlangga, Presiden Prabowo Bahas Perkembangan Ekonomi Nasional
beritasumut.com Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ke Istana Merdeka, Jakarta
Ekonomiberitasumut.com- Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP bersama dengan Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, S.H., S.Sos., M.Kn, Inspektur Kota Binjai Drs. Eka Edi Saputra, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan dr. Heri Hendri, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dr. Harimin Tarigan, Kepala BPKPD Kota Binjai Erwin Toga Purba, S.Sos., M.SP menghadiri Peluncuran Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini diikuti melalui zoom meeting dari Binjai Command Centre, Rabu (5/3).
Peluncuran Indikator MCP Tahun 2025 ini bertujuan untuk mempermudah pemantauan terhadap tingkat integritas serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan, yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, serta pengawasan internal di setiap instansi pemerintahan, yang diharapkan dapat menjadi alat yang efektif bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma anti-korupsi.
Kegiatan ini terlaksana berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) perihal Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025.
Baca Juga:
Peluncuran tersebut dilakukan oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto. Ia mengatakan, launching Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah program yang dilakukan oleh KPK. MCP sendiri, merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Peluncuran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh daerah di Indonesia, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Ke depannya, diharapkan MCP dapat menjadi acuan penting bagi setiap pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.(BS11)
Baca Juga:
beritasumut.com Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ke Istana Merdeka, Jakarta
Ekonomiberitasumut.com BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap
Kesehatanberitasumut.com Pemerintah Kota Binjai menggelar buka puasa bersama dengan Forkopimda, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat K
Peristiwaberitasumut.com Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi dan pembangunan 17 stadion di Indonesia yang terpusat di Stadion Gelora Delta
Olahragaberitasumut.com Pemerintah Palestina menegaskan kepercayaannya terhadap Indonesia sebagai salah satu negara yang selalu konsisten mendukun
Peristiwaberitasumut.com Dalam menghadapi masa arus mudik dan lebaran 2025, PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) melaksanakan apel siaga mudik lebaran
Peristiwaberitasumut.com Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan menegaskan, geng motor dan begal yang membuat resah masyarakat di Me
Peristiwaberitasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memprediksi adanya peningkatan ko
Ekonomiberitasumut.com Medan, 19 Maret 2025 PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memprediksi adanya peningkatan ko
Ekonomiberitasumut.com Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Wakil Walikota Herlina menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan
Ekonomi