Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Puluhan massa dari Perwakilan Daerah Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (PD AMPP) Kota Medan berunjukrasa di Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (19/11/2013). Para pendemo membongkar sejumlah kebijakan tidak manusiawi di Dinas Kesejahteraan Sosial Sumatera Utara (Dinkessos Sumut) yang dipimpin Alexius Purba.
Pendemo yang datang dengan membentangkan berbagai spanduk menyampaikan sikap tidak manusiawi Alexius terungkap dengan memotong anggaran jatah untuk kehidupan yang sangat penting.
"Alexius justru melakukan pemotongan untuk anggaran panti jompo, anggaran untuk gelandangan dan fakir miskin, dalam menyikapi kebijakan rasionalisasi anggaran keuangan APBD Pemprovsu 2013," teriak massa di bawah pimpinan Koordinator Aksi Novri Hamzi Nasution dan Kordinator Lapangan Eka Hidayat.
Massa pendemo juga menduga pemotongan anggaran sengaja dilakukan Dinkesos kepada bagian yang tidak banyak menguntungkan pihak tertentu, terkecuali dilakukan mark up atau manipulasi data. Sementara dana anggaran untuk proyek fisik atau mata anggaran lainnya tidak dikurangi, disinyalir dapat memberi keuntungan yang menggairahkan oknum tertentu di Dinkessos Sumut.
Menurut pendemo, tindakan Gubernur Sumut saat ini juga terkesan semakin tidak mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, mengingat banyaknya utang Pemprov Sumut dan terjadinya devisit anggaran keuangan Pemprov Sumut. Padahal dalam Undang-Undang Keuangan Negara Republik Indonesia tidak ada istilah rasionalisasi anggaran karena tindakan ini diduga hanya sebagai alasan atau menutupi bentuk kejahatan yang terlanjur dilakukan atau suatu cara menjadikan perbuatan bersifat merasionalkan yang semula tidak rasional.
Kebijakan rasionalisasi juga berimbas ke Dinkessos Sumut dengan tidak mengindahkan UUD 1945 terdapat Pasal 34 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Namun massa melihat justru Dinkessos yang seharusnya menjadi Dinas yang paling bertanggungjawab terhadap anak-anak terlantar dan fakir miskin, justru menjadi dinas yang hanya mampu mensejahterakan oknum segelintir orang.
Dalam aksi itu, massa juga membongkar sejumlah hasil proyek penggunaan anggaran di Dinkessos Sumut dari hasil investigasi AMPP, seperti penggunaan dana terminasi untuk ribuan pengunsi Aceh Tahun 2003 sebesar Rp38 miliar. Pengadaan kantong mayat Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1,98 miliar, yang diduga dimark up menjadi Rp2 miliar oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu dijabat Alexius Purba.
Selanjutnya, penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2008 untuk tiga daerah yakni Medan, Nias dan Tapanuli Tengah. Penyerahan dana intensif untuk anggota Taruna Siaga Bencana (TSB), Pengadaan Bantuan Ternak Kambing di Sidikalang Tahun Anggaran 2007, sebagai Satker Alexius Purba.
Kemudian penggunaan dana Tahun Anggaran 2012, untuk pengadaan peraga siswa pengembangan aspek mtorik dan psikologi untuk tuna rungu dan tunanetra sebesar Rp2,25 M, serta pengadaan alat bantu penyandang cacat tuna rungu sebesar Rp1,950 M. Pengadaan laboratorium/workshop keterampilan komputer dengan nilai pagu sebesar Rp3,2 M, mengadaan alat bantu penyandang cacat tuna netra nilai pagu sebesar Rp2,6 M, serta peningkatan mutu pembelajaran pengadaan buku referensi ensiklopedi ilmu pengetahuan pupuler untuk SD dengan pagu Rp2,6 M.
Anggaran pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya Tahun 2012 untuk 11 kabupaten/kota se Sumjut sebesar Rp5,318 M. Dari berbagai kegiatan itu ada unsur dugaan proyek fiktif. Massa mendesak aparat hukum segera mengusut sejumlah dugaan penyimpangan tersebut, selain itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan audit khusus anggaran di Dinkessos.
Massa PD AMPP akhirnya membubarkan diri dengan damai, meskipun tidak ada satu orangpun wakil rakyat yang menerima aspirasi massa, padahal di dalam Gedung DPRD Sumut sedang berlangsung sidang paripurna dewan membahas Nota Keuangan Rancangan Perubahan Pendapatan Belanja Daerah 2013. (BS-022)
Tags
beritaTerkait
komentar
