Beritasumut.com-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk membangun whistleblowing system. Hal ini dilakukan untuk memudahkan laporan, khususnya terhadap saksi tindak pidana korupsi yang berasal dari korporasi.
Dilansir dari laman Kadin, Rabu (31/03/2021), mengacu pada pasal 4 ayat 2 mengenai peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi, yang menyatakan bahwa Korporasi dapat dipidana bila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindakan pidana yang dilakukan untuk kepentingan Korporasi.
Baca Juga : Kadin Medan dan PHRI Sumut Dukung Ikajara FunBike Heritage 2021
Melalui whistleblowing system, Bambang mengatakan para saksi yang melaporkan praktik korupsi di korporasi bisa mendapat perlindungan hukum. Sistem ini merupakan upaya KPK dan Kadin untuk terus bersinergi mencegah terjadinya korupsi dalam dunia usaha.
Lebih jauh, Bambang menilai upaya pencegahan (preventif) lebih diutamakan dibandingkan dengan tindakan represif (penindakan). Jika dilihat dari aspek penyelamatan aset, tindakan preventif akan lebih optimal dan berdaya guna dalam penyelamatan aset atau keuangan negara, dibandingkan tindakan represif.
[br] Wakil Ketua Kadin Indonesia menambahkan, selama ini yang diterbitkan pemerintah pasca reformasi cenderung merugikan pengusaha, dilihat dari sektor perizinan, lingkungan dan pajak justru kebijakan kebijakan yang dihasilkan justru mempersulit perngusaha, hal ini dapat memicu tindakan korup yang melibatkan pihak swasta/dunia usaha.
“Secara prinsip, dalam konteks dunia usaha, saya meyakini sepenuhnya bahwa tentunya tidak ada satu pun pengusaha yang mau terjerumus pada tindak pidana korupsi. Namun kenyataan di lapangan, masih banyak kendala yang dihadapi dan menempatkan para pengusaha dalam posisi dilematis".
Baca Juga:
"Di satu sisi ingin berpartisipasi dalam proses bisnis yang berjalan, namun di sisi lain juga dihadapkan pada hambatan-hambatan dalam birokrasi atau mekanisme bisnis yang pada akhirnya dapat menjerumuskan mereka, sehingga terlibat pada suatu tindak pidana korupsi," pungkasnya.(BS09)
Baca Juga:
Lippo Karawaci menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen dan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dalam RUPST 2026.
Ekonomi
beritasumut.com Sidang perdana perkara pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh 34 mantan karyawan terhadap PT Tor Ganda di Pe
Peristiwa
PT Dua Rimba Medtech Indonesia resmikan fasilitas di Cikarang untuk dorong manufaktur alat kesehatan lokal dan solusi perawatan luka modern.
Kesehatan
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi