Koordinasi Tim Task Force KADIN Sumut Implementasi Permenkum Nomor 49 Tahun 2025

beritasumut.com-Tim Task Force (TTF) Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara (Kadin Sumut) pada Kamis (13/8) menggelar pertemuan (rapat) di Aula Sekretariat Kadin Sumut, di Medan, untuk menampung masukan, keluhan dan saran pelaku usaha terkait penerapan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025.

Regulasi tersebut mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (BH PT).

Rapat dibuka oleh Ketua Umum (Ketum) Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara didampingi Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi, Yudha Johansyah.

Baca Juga:

• KADIN Rayakan HUT Ke-58 dan Gelar Rapimprov Serentak Se-Indonesia
• Ketua KADIN Medan Arman Chandra Diangkat Jadi Anggota Kehormatan PGI Bireuen, Kado Istimewa di Hari Ulang Tahun

Ketua TTF Kadin Sumut Razali Husein dan, Sekretaris TTF Dr Azwir Agus SH M.Hum kemudian rapat dipandu oleh Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Sumut M Santri Azhar SH M.Hum.

Ketum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara dalam pengarahannya mengharapkan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi dunia usaha Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Sumut diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kritikan dan saran menyikapi penerapan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 bagi eksistensi operasional dunia usaha, termasuk di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Arman Chandra Menerima IKAL Aceh untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional
• Siap Jadi Motor Penggerak Investasi, Arman Chandra: Dukungan dan Kemudahan Yang Diberikan Pemko Medan Adalah Amunisi Utama Kami

Pada rapat (pertemuan) itu, Ketua TTF Razali Husein yang sehari-hari sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Sumut sekaligus Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Sumatera Bagian Utara (Hiswanamigas Sumbagut) meminta para peserta rapat untuk menyampaikan sekaligus menampung berbagai masukan, saran dan kritikan termasuk kendala yang dihadapi pelaku usaha atas penerapan regulasi Permenkum Nomor 49 Tahun 2025.

Dari pengamatan di tengah pelaksanaan rapat, para peserta sangat antusias menyampaikan masukan, keluhan atas dampak dan ekses penerapan regulasi tersebut.

Peserta mengeluhkan beban tambahan yang relatif memberatkan atas penerapan regulasi tersebut termasuk di antaranya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan dan lainnya.

Beberapa kesimpulan sementara dari masukan yang disampaikan peserta rapat sebagian meminta pemerintah agar menunda penerapan Permenkum 49 tersebut di tengah ketidaksiapan dan ketidakpastian ekonomi yang masih menyelimuti dunia usaha terdampak kondisi global yang kurang kondusif.

Sementara itu, sebagian lainnya meminta agar penerapan regulasi tersebut dibatalkan hingga kondisi ekonomi membaik dan sebagian meminta perlu disosialisasikan secara massif sebelum diberlakukan.

KADIN Rayakan HUT Ke-58 dan Gelar Rapimprov Serentak Se-Indonesia

Ketua KADIN Medan Arman Chandra Diangkat Jadi Anggota Kehormatan PGI Bireuen, Kado Istimewa di Hari Ulang Tahun

Arman Chandra Menerima IKAL Aceh untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional

Siap Jadi Motor Penggerak Investasi, Arman Chandra: Dukungan dan Kemudahan Yang Diberikan Pemko Medan Adalah Amunisi Utama Kami

KADIN Sumut: Kelangkaan BBM Ancam Iklim Usaha dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Kadin Sumut Jalin Kerja Sama dengan Kamar Dagang Belarus, Bidik Pasar Eropa Timur