Forum Masyarakat Tani Maju dan Komite Revolusi Agraria Demo BPN Sumut

Beritasumut.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Masyarakat Tani Maju dan Komite Revolusi Agraria berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara (BPN Sumut), Jalan Katamso, Medan, Senin (2/3/2015).

Dalam aksinya, massa meminta agar menghentikan pengalihfungsian lahan pertanian terutama lahan swasembada pangan di Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang yang akan dijadikan hak guna bangunan oleh Puskopkar untuk kepentingan developer.‬

"Kita sangat menyayangkan tindakan TNI yang telah merampas hak masyarakat berupa tanah perkebunan yang telah ditanami berbagai swasembada pangan seperti padi dan sayur mayur. Mereka telah merampas dan melakukan penggusuran dengan cara biadab dan tidak manusiawi. Intimidasi, teror, represifitas kerap terjadi," jelas Koordinator Aksi Suryani Manurung.

Ia menilai, tanah tersebut sudah berpuluh tahun ditempati dan diusahai oleh warga.

"Kami meminta BPN ikut andil dalam menyelamatkan lahan swasembada pangan yang merupakan lumbung padi di Desa Perkebunan Ramunia, Pantai Labu. Perebutan lahan rakyat ini tidak saja ditunggangi oleh oknum TNI tapi juga preman-preman," jelasnya.

Diakuinya, saat ini ada sekitar 569 ha tanah warga Ramunia yang telah dirampas.

"Seluas 400 ha telah dijual kepada pihak Angkasa Pura Tahun 1997 dan dijadikan Bandara Kualanamu. Sekarang tanah seluas 159 ha tanah juga mau dikuasai oleh Puskopkar. Dimana hati nurani mereka," katanya.

Untuk itu, massa menyampaikan dengan tegas bahwa objek tanah berdasarkan HGU yang diberikan Puskopkar berada di Desa Ramunia I bukan berada di Desa Perkebunan Ramunia.

"Mayoritas masyarakat muslim di Desa Perkebunan Ramunia menolak tegas tindakan yang dilakukan oleh Puskopkar/TNI dan sejumlah preman yang semena-mena dan tidak manusiawi," katanya.

Massa juga meminta Pangdam I/Bukit Barisan dicopot karena tidak mampu mengawal program Ketahanan Pangan Nasional yang diprogramkan Panglima TNI dan Menteri Pertanian.

"Kita meminta agar menarik seluruh pasukan TNI yang berada di Desa Perkebunan Ramunia dan bongkar tembok dan pagar yang ada di atas tanah rakyat tersebut," jelasnya.

Massa juga meminta pemerintah untuk mengusut dugaan penjualan dan pengalihfungsian lahan pertanian menjadi HGB kepada developer yang dilakukan oleh pihak Puskopkar.

"Kita juga meminta pemerintah mengusut tuntas penghancuran dan pemusnahan posko perjuangan rakyat yang berada di Desa Ramunia hingga rata dengan tanah dan menyeret warga yang sedang tidur beberapa waktu lalu," pungkasnya. (BS-031)

Masalah Gizi di Indonesia Jadi Faktor Penghambat Pembangunan Nasional

Bonus Demografi 2020-2030, Berkah atau Justru Jadi Bencana

Ramadhan Pohan Bakal Kembali Diperiksa Poldasu

Savita Bantah Sebagai Perantara Kasus Penipuan Ramadhan Pohan

Terkait Laporan Ramadhan Pohan, Penyidik Lakukan Pemeriksaan Terhadap Savita

Ditetapkan Tersangka, Kuasa Hukum Nilai Justru Ramadhan Pohan Jadi Korban