Jumat, 25 September 2026

Kemiskinan Jadi Faktor Mendasar Gizi Buruk Masih Ada di Sumut

Jumat, 10 Februari 2017 22:30 WIB
Kemiskinan Jadi Faktor Mendasar Gizi Buruk Masih Ada di Sumut
BERITASUMUT.COM/IST
Kemiskinan di masyarakat.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Kemiskinan merupakan faktor utama penyebab mengapa kasus gizi buruk masih ada di Sumatera Utara (Utara), bukan karena masalah kesehatan. Hal tersebut dikatakan Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut Agustama, Jumat (10/02/2017).
 
Agustama menjelaskan, faktor ekonomi masyarakat sangat berpengaruh pada kualitas asupan gizi mereka. Karena membuat keluarga berekonomi rendah, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanannya secara optimal."Kalau kita bicara gizi buruk, ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dan semata-mata masalah kesehatan. Tetapi kita harus tahu proses kenapa seseorang bisa menderita gizi buruk. Penyebab mendasarnya adalah kemiskinan," ujar Agustama.
 
Agustama juga menyebutkan, di Sumut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah. IPM itu terdiri dari tiga aspek, yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan.Jika dilihat secara jelas, sambung dia, kemiskinan memang menjadi faktor paling mendasar. Kemudian, kurangnya pengetahuan yang menyebabkan warga tidak mengetahui tentang cara hidup sehat."Kalau miskin, dia mungkin makan hanya satu dua kali sehari dan pasti adupan gizinya tidak terpenuhi. Nah, setelah sudah menderita gizi buruk baru menjadi tanggung jawab kesehatan," tuturnya.
 
Menurutnya, pemerintah dan masyarakat tidak bisa menyalahkan sepenuhnya masalah gizi buruk ke Dinas Kesehatan Kota Medan ataupun Sumut. Fenomena ini menjadi tanggung jawab berbagai pihak, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan berbagai lembaga yang fokus pada peningkatan IPM."Sampai saat ini, belum ada laporan angka pasti gizi buruk se-Sumut," imbuhnya.
 
Selain itu, ia mengaku, Dinas Kesehatan Sumut tidak bisa mengintervensi setiap Dinas di kabupaten/kota untuk membuat upaya pencegahan atau penanganan gizi buruk karena bertentangan dengan otonomi daerah."Setelah ada masalah serius, bencana atau kejadian khusus baru bisa kita turun," jelasnya.
 
Meski begitu, pihaknya sangat mendukung jika dinas di kabupaten/kota mempunyai program penanganan dan antisipasi gizi buruk. Ia mengaku, Dinas di provinsi hanya sebagai pendorong dan fasilitator untuk penguatan."Ke depannya, daerah harus mampu mengimplementasikan program penanganan gizi buruk. Saya sangat mendukung jika Medan ingin membentuk tim buser gizi buruk, ini program yang bagus," pungkasnya. (BS03)
 

Tags
Dinkes MedanDinkes Sumutgizi burukKemiskinanPemerintah
beritaTerkait
Pasar Murah Imlek 2026 di Medan, Pemkot Hadir Bantu Warga Jelang Perayaan Tahun Baru Tionghoa

Pasar Murah Imlek 2026 di Medan, Pemkot Hadir Bantu Warga Jelang Perayaan Tahun Baru Tionghoa

Hadiri Bukber Fraksi PD, AHY: Suarakan Aspirasi Rakyat, Sukseskan Pemerintahan Prabowo

Hadiri Bukber Fraksi PD, AHY: Suarakan Aspirasi Rakyat, Sukseskan Pemerintahan Prabowo

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Pemanfaatan Sumber Daya Secara Bijak

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Pemanfaatan Sumber Daya Secara Bijak

Sekda Langkat Pimpin Apel Hari Kesadaran Nasional, Tekankan Digitalisasi Pemerintahan

Sekda Langkat Pimpin Apel Hari Kesadaran Nasional, Tekankan Digitalisasi Pemerintahan

Cegah Stunting, Pemko Binjai bersama Asuransi MAG Gelar Pemberian Makanan Tambahan

Cegah Stunting, Pemko Binjai bersama Asuransi MAG Gelar Pemberian Makanan Tambahan

KemenPAN-RB dan Komdigi Kolaborasi Wujudkan Pemerintah Digital

KemenPAN-RB dan Komdigi Kolaborasi Wujudkan Pemerintah Digital

komentar
beritaTerbaru
hit tracker