Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Pemerintah kabupaten dan kota diminta membantu membersihkan alat peraga kampanye (APK) yang masih banyak terpajang di masa tenang, baik APK parpol maupun calon legislatif (caleg).
Sekda Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Nurdin Lubis selaku Ketua Tim Pemantau Pemilu Sumut mengemukakan itu saat melakukan monitoring pergeseran logistik di kawasan pantai barat Sumut antara lain di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Kota Padangsidempuan, Senin (7/4/2014).
Bersama rombongan diantaranya Staf Ahli Gubernur Sumut M Fitriyus, Kepala Badan Kesbangpol Sumut Eddy Syofian, Kadis Perhubungan Sumut Anthony Siahaan, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, Nurdin Lubis langsung meninjau beberapa pusat distribusi logistik di tingkat kecamatan daerah itu.
Ikut juga memonitor Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Provinsi Sumut Brigjen TNI Cucu Soemantri dan AKBP Hanung T mewakili Kapolda Sumut serta para pejabat Pemkab Tapsel dan Pemko Padangsidempuan serta Ketua KPU dan Ketua Panwas kabupaten dan kota setempat.
Selama perjalanan melintasi beberapa daerah di pantai barat khususnya di Tapsel dan Padangsidempuan ditemukan masih cukup banyak APK parpol maupun caleg terpajang utuh. Tak hanya poster tetapi juga billboard dan bendera ukuran besar.
Padahal APK semestinya sudah bersih sejak tanggal 6 April 2014 pukul 00.00 WIB sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang hingga pemungutan suara pada 9 April 2014.
Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengemukakan menurut Pasal 17 Ayat 2 PKPU Nomor 15 Tahun 2013 peserta pemilu wajib membersihkan APK paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara.
Ayat 3 Pasal 17 PKPU mengamanahkan Pemkab dan Pemko berwenang terhadap APK peserta pemilu yang tidak memenuhi Ayat 2 untuk menertibkannya.
Pengaturan ini intinya KPU menyurati para peserta pemilu melalui pimpinan parpol agar menurunkan alat peraga pada saat berakhir masa kampanye dan masuk masa tenang.
Namun apabila tidak diindahkan oleh pimpinan parpol maka Bawaslu dan Panwas merekomendasikan kepada Pemkab dan Pemko supaya menurunkan APK dengan memberdayakan Satpol PP.
Kepala Badan Kesbaangpol Linmas Sumut Eddy Syofian mengemukakan kesepakatan sudah dibuat pada rakor penertiban APK dan zona kampanye yang dibuka Sekdaprovsu di Bina Graha Medan antara KPU, Panwaslu dan Satpol PP se Sumut beberapa waktu lalu.
Pada kesepakatan itu Pemkab dan Pemko telah menyatakan siap menertibkannya karena yang merekomendasikan zona kampanye adalah kabupaten kota dan di-SK-kan oleh KPU.
Untuk itu semua pihak terutama Satpol PP Pemkab dan Pemko perlu membantu penertibannya sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013.
"Sesuai ketentuan dan peraturan kewenangan eksekusi penertiban berupa pencabutan atau pemindahan APK berada pada Pemda dan aparat keamanan. KPU telah berulang menyurati parpol agar menertibkan APK masing-masing," ujar Ketua KPU Sumut Mulia Banurea.
Untuk itu lanjutnya apabila telah direkomendasikan oleh Bawaslu atau Panwas kabupaten dan kota maka Bupati dan Walikota melalui Satpol PP maupun aparat keamanan hendaklah membantu penertibannya.
Sekda juga mengingatkan lagi UU 15 Tahun 2011 Pasal 126 yang mengamanahkan kepada pemerintah dan pemdaa membantu dan memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan pemilu antara lain untuk kegiatan lain sesuai kebutuhan setelah ada permintaan dari penyelenggara pemilu.
"Bahkan dalam keadaan tertentu dapat membantu pendanaan untuk kelancaraan penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu Pemkab dan Pemko segeralah berkomunikasi untuk membantu penertiban APK setelah ada permintaan dari KPU maupun Panwas setempat," ujarnya.
Tentang pendistribusian loigistik terlihat lancar. KPU mendahulukan daerah yang jauh dan sulit.
(BS-021)
Tags
beritaTerkait
komentar
