Soal APK Menyalah, Bawaslu Sumut Imbau Kepala Daerah Tidak Tutup Mata

Medan, (beritasumut.com) – Kepala daerah diminta tidak tutup mata terkait maraknya pemasangan alat peraga kampanye (APK) Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) 2014 yang melanggar aturan.

Imbauan itu disampaikan Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Bawaslu Sumut) Aulia Andri melalui telepon, Ahad (15/6/2014).

Aulia menjelaskan, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2014 dengan jelas disebutkan bahwa APK berupa spanduk maksimal 5 buah untuk satu desa/kelurahan. Sedangkan baleho/billboard hanya 3 buah per desa/kelurahan.

“Kenyataannya, banyak yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan. Pengalaman yang lalu (pileg), setelah dibersihkan, muncul lagi. Kita tidak ingin seperti itulah, sadar diri saja semua pihak," katanya.

Terkait banyaknya pemasangan APK yang menyalah tersebut, Bawaslu Sumut meminta agar kepala daerah lebih peka.

"Meskinya tanpa direkomendasikan pun, pemerintah tahu ada aturan itu. Jangan malah diam atau pura-pura diam. Begitupun, kami tetap akan jalankan fungsi pengawasan itu dan merekomendasikannya ke pemerintah daerah. Yang terpenting sekarang, bagaimana pada 6 Juli nanti, sudah bersihlah, itu saja yang kita tegaskan," sebutnya.

Soal pemasangan APK oleh pihak di luar tim pemenangan yang terdaftar secara resmi di KPU, Aulia menyebutkan bahwa tindakan tersebut ilegal, meski mengatasnamakan relawan atau yang lainnya. (BS-033)

Jelang Pemilihan Kepada Daerah 2017, PDIP Survei Calon Bupati Tapteng

Gaji PNS Naik? Ini kata Mendagri

Bawaslu Sumut Evaluasi Panwas Pilkada 2015

Plt Gubernur Sumut Lantik 15 Kepala Daerah

Besok, Plt Gubernur Sumut Lantik 15 Kepala Daerah

Bawaslu Sumut Minta KPU Segera Gelar Pilkada Simalungun