Minggu, 31 Mei 2026

Fraksi PKS DPRD Medan Soroti Kasus Jalan Jawa

Minggu, 01 September 2013 01:38 WIB
Fraksi PKS DPRD Medan Soroti Kasus Jalan Jawa
Google
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Fraksi PKS DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah kasus di Kota Medan yang mengemuka kepermukaan salah satunya adalah masalah lahan Jalan Jawa. Sorotan terhadap kasus jalan jawa ini disampaikan Fraksi PKS dalam pendapat fraksi dalam paripurna P-APBD di Gedung DPRD Medan, Jalan Krakatau, Medan, Kamis (29/8/2013).

"Beberapa minggu terakhir ini, para karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan unjuk rasa terkait rencana eksekusi lahan di jalan Jawa yang di klaim oleh PT Arga Citra Kharisma (ACK). Berdasarkan pemberita di media massa terungkap bahwa ternyata pembangunan Komplek Centre Point di lokasi tersebut belum memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB)," ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Salman Alfarisi.

Dijelaskannya, sesuai dengan pernyataan Plt Walikota bahwa memang pembangunan tersebut belum memiliki IMB dan pernyataan kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Medan agar pembangunan proyek tersebut distanvaskan. "Situasi ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami, bagaimana mungkin proyek sebesar itu bisa luput dari pengawasan Pemko Medan," ungkapnya. 

Dikatakan Salman, jika proyek Centre Point terus berjalan tanpa IMB sementara itu pada saat yang bersamaan Pemko Medan melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan bermasalah di tempat lain maka Pemko Medan melakukan standar ganda dalam pengawasan pembangunan di Medan.

Tidak hanya itu, FPKS dalam pendapat fraksi nya juga menyoroti masalah proses pembangunan rehabilitasi Madrasah Al Washliyah.
   
Berdasarkan jawaban Plt Walikota Medan terhadap pertanyaan tentang proyek rehabilitasi Madrasah Al Washliyah di Jalan Umar, Kecamatan Medan Timur, terbengkalainya proyek tersebut akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh pihak sekolah dan dana yang terealisasi baru 30%. Kemudian pekerjaan tersebut akan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 ini. 

"Perlu kami sampaikan kembali bahwa proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 disebutkan bahwa realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus adalah seratus persen. Artinya, kegiatan yang bersumber dari dana tersebut terlaksana semua. Jika kemudian ditemukan fakta bahwa ada kegiatan yang belum selesai, kemudian anggarannya ditampung kembali dalam Perubahan APBD tahun 2013, berarti ada indikasi penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari dana alokasi tersebut. Oleh karena itu, kami minta agar kasus ini diusut tuntas oleh pihak yang berwenang. jika memang ada tindakan yang melanggar hukum harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," beber Salman. (BS-001)

Tags
beritaTerkait
Fraksi PKS DPRD Medan Usul Perpres 111/2014 Direvisi

Fraksi PKS DPRD Medan Usul Perpres 111/2014 Direvisi

Fraksi PKS DPRD Medan Sarankan Tiga BUMD Dimerger

Fraksi PKS DPRD Medan Sarankan Tiga BUMD Dimerger

Kejagung Tetapkan Abdillah, Rahudman dan Handoko Tersangka

Kejagung Tetapkan Abdillah, Rahudman dan Handoko Tersangka

komentar
beritaTerbaru
hit tracker