Minggu, 27 September 2026

Korupsi PPh 21 PNS Rp2,4 Miliar, Mantan Bendahara Disdik Labuhanbatu Dituntut 6 Tahun Penjara

Selasa, 04 Maret 2014 02:03 WIB
Korupsi PPh 21 PNS Rp2,4 Miliar, Mantan Bendahara Disdik Labuhanbatu Dituntut 6 Tahun Penjara
Ilustrasi. (Google)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Mantan Bendahara Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Labuhanbatu Halomoan Harahap alias Lomo dituntut 6 tahun penjara. Terpidana korupsi dana sertifikasi 233 guru Tahun 2010 di Kabupaten Labuhanbatu ini diyakini menyelewengkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Disdik Labuhanbatu pada Tahun 2008 sebesar Rp2,4 miliar.

Selain dituntut dijatuhi hukuman kurungan, pria bertubuh kurus ini juga dituntut membayar denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan dan dibebani uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp2,4 miliar. Bila terdakwa tidak sanggup mengembalikan kerugian negara tersebut, hukumannya ditambah 2 tahun penjara.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) E Kosasih dari Kejari Rantau Prapat pada sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (3/3/2014). 

Dalam sidang pembacaan tuntutan itu, terdakwa tidak didampingi penasihat hukumnya. Halomoan dinyatakan JPU terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ia menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara. Perbuatan itu dilakukannya secara berkelanjutan.

JPU menyatakan, terdakwa tidak menyetorkan pajak ke kas negara sebesar Rp2,4 miliar. Dana tersebut merupakan potongan PPh 21 PNS di Disdik Labuhanbatu mulai Januari-Desember 2008.

Menanggapi tuntutan JPU tersebut, Halomoan menyatakan akan menyampaikan pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.

Usai sidang, Ketua Majelis Hakim Dwi Dayanto yang dikonfirmasi tentang terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum mengatakan, terdakwa didampingi penasihat hukum, namun tidak bisa menghadiri sidang pembacaan tuntutan terdakwa.

"Ada penasihat hukumnya, tapi tidak bisa hadir sidang hari ini. Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak keberatan tuntutannya dibacakan, maka sidang tetap dilanjutkan," kata Dwi.

Hal senada dikatakan Jaksa E Kosasih. "Terdakwa didampingi penasihat hukum, cuma tidak bisa hadir hari ini. Soalnya, penasihat hukumnya orang Rantau Prapat juga,"jelasnya.

Dua tahun lalu, tepatnya  6 Februari 2012, Halomoan juga telah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp2,9 miliar subsider 2 tahun penjara. 

Putusan itu dijatuhkan majelis hakim diketuai Muhammad Nur dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan, terkait korupsi dana sertifikasi 233 guru di Disdik Labuhanbatu Tahun 2010 senilai Rp2,9 miliar. Saat ini, Halomoan masih menjalani sisa hukumannya di Rutan Tanjung Gusta Medan. (BS-001)

Tags
beritaTerkait
4 Kurir 21,8 Kg Sabu dan 100 Ribu Butir Ekstasi Dituntut Mati

4 Kurir 21,8 Kg Sabu dan 100 Ribu Butir Ekstasi Dituntut Mati

3 Kurir 25 Kg Sabu & 30.000 Ekstasi Dituntut Mati

3 Kurir 25 Kg Sabu & 30.000 Ekstasi Dituntut Mati

Sekda Sumut Dituntut 2 Tahun Percobaan

Sekda Sumut Dituntut 2 Tahun Percobaan

Didakwa Korupsi 35 Mobil Dinas, Mantan Bendahara DPRD Gunung Sitoli Dituntut 4 Tahun Penjara

Didakwa Korupsi 35 Mobil Dinas, Mantan Bendahara DPRD Gunung Sitoli Dituntut 4 Tahun Penjara

Berkali-kali Terlibat Narkoba, Mantan Polisi Dituntut Mati

Berkali-kali Terlibat Narkoba, Mantan Polisi Dituntut Mati

Korupsi MCK di Tebing Tinggi, Rekanan Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Korupsi MCK di Tebing Tinggi, Rekanan Dituntut 1,5 Tahun Penjara

komentar
beritaTerbaru
hit tracker