Sabtu, 08 Agustus 2026

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, KKP dan Bakamla Disclaimer

Senin, 04 Juni 2018 14:00 WIB
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, KKP dan Bakamla Disclaimer
beritasumut.com/ist
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun dari 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Istana Negara, Jakarta, Senin (04/06/2018).
 
Ketua BPK Moemahadi Soerja mengatakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKLL) dan 1 Laporan Keuangan Bendara Umum Negara (LPKBUN).
 
“BPK memberikan opini WTP terhadap 80 LKKL/LKBUN (90%), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 6 LKKL, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) kepada 2 LKK,” kata Moermahadi.
 
Menurut Ketua BPK, opini WDP diberikan kepada: 1. Kementerian Pertahanan; 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 3. Komnas HAM; 4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten); 5. LPP TVRI; dan 6. LPP RRI.
 
Adapun yang memperoleh opini TMP atas disclaimer adalah: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
 
Permasalahan yang ditemukan pada 8 K/L yang belum mendapatkan opini WTP itu, menurut Ketua BPK,  secara umum meliputi: permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja Barang, Belanja Modal, Piutan Bukan Pajak, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Utang kepada Pihak Ketiga.
 
Meski demikian, BPK menilai secara keseluruhan terdapat trend peningkatan kualitas opini dari LHP LKPP. Moemahadi menyebutkan, tahun lalu hanya 74 LKKL (84%) yang memperoleh opini WTP, 8 LKKL memperoleh opini WDP, da nada 6 LKKL yang menerima opini TMP.
 
Atas temuan-temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban APBN tahun mendatang, yaitu: a. memperbaiki sistem informasi laporan keuangan dan piutang perpajakan; b. menetapkan kebijakan penyelesaian kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan minyak solar dan premium; dan c. membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada pihak Rumah Sakit dan peserta.
 
“Sesuai dengan Undang-Undang, penjelasan  atau keterangan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan paling lambat 60 hari sejak diterimanya LHP BPK,” pungkas Ketua BPK Moermahadi Soerja.
 
Dilansir setkab.go.id, tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Nila F. Moelok, Mensos Idrus Mrham, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanjo, dan Kapolri Jenderal Tito Katrnavia.
 
Sementara dari BPK, selain Moermahadi Soerja, juga tampak Bahrullah Akbar, Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Ahsanul Qosasih, Rizal Djalil, Isma Yatun, Heryy Azhar Azism dan  Eddy Mulyadi Supardi.(BS01)

Tags
LHKLKPNLKPPlaporan keuangan
beritaTerkait
Segera Sampaikan Laporan Keuangan TA 2024, Pemprov Sumut Targetkan Opini WTP Ke-11

Segera Sampaikan Laporan Keuangan TA 2024, Pemprov Sumut Targetkan Opini WTP Ke-11

Pj Gubernur Sumut Minta Perangkat Daerah Kooperatif dan Proaktif

Pj Gubernur Sumut Minta Perangkat Daerah Kooperatif dan Proaktif

Aparatur Negara Diimbau Segera Laporkan Harta Kekayaan

Aparatur Negara Diimbau Segera Laporkan Harta Kekayaan

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Hadiri Penyampaian LHP BPK RI kepada Presiden Jokowi

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Hadiri Penyampaian LHP BPK RI kepada Presiden Jokowi

Presiden RI Terima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023

Presiden RI Terima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023

Ini Upaya yang Dilakukan Pemko Medan Pertahankan Predikat Opini WTP

Ini Upaya yang Dilakukan Pemko Medan Pertahankan Predikat Opini WTP

komentar
beritaTerbaru
hit tracker