Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi Sumatera diingatkan agar serius menata dan menjaga setiap aset mereka. Termasuk juga jeli dan cermat dengan hubungan kerjasa dengan, Build Operate and Transfered (BOT) dengan pihak ketiga, menurut anggota DPRD Sumut Ebenejer Sitorus pasalnya BOT sering menjadi celah hilangnya aset milik Pemda jika tidak dipersiapkan, dilaksanakan dan diawasi dengan baik agar tidak merugi dari sisi pendapatan, kepemilikan aset, maupun potensi hilangnya aset daerah.
"Kita mendengar kalau PD Aneka Industri dan Jasa (PD-AIJ) dengan pihak ketiga telah ada BOT, yang hingga saat ini tidak diketahui oleh DPRD Sumut. Jangan menjadi celah kembalinya kehilangan aset. Apalagi hingga saat ini juga tidak diketahui alasan dilakukannya BOT dan telah pula banyajk aset PD AIJ yang telah dirobohkan, karena manajemen keberatan untuk menjelaskannya kepada lembaga wakil rakyat tersebut," ujar Ebenejer Sitorus SE kepada sejumlah wartawan, Kamis (24/05/2018) di gedung dewan, disela-sela Paripurna penyampaianLaporan Hasi Perhitungan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.
Menurut anggota Komisi C ini beberapa waktu lalu dilakukan penundaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Direksi Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ) Sumut. Dikarenakan pihak PD AIJ tidak membawa dokumen bangunan sekaligus kantor PD AIJ di Jalan Merak Jingga yang sudah di Build Operate and Transfer (BOT) dengan pihak ketiga.
“Rapat akhirnya kita tunda karena Direksi PD AIJ tidak menyiapkan dokumen BOT kepada pihak ketiga, dokumen tentang keberadaan aset-aset yang sudah disewakan kepada pihak ketiga maupun yang masih dikelola, neraca keuangan tahun 2017 dan program untuk tahun 2018. Bahkan yang paling krusial adalah tidak diketahui alasan untuk apa dilakukan BOT dengan pihak ketiga disaan akhir masa jabatan Gubernur Sumut, HT Erri Nuradi,’ katanya penuh tanda tanya.
Anggota Fraksi Hanura itu menjelaskan bahwa DPRD Sumut khususnya Komisi C tidak mengetahui dan tidak pernah diajak bicara soal adanya proses BOT terhadap gedung sekaligus Kantor PD AIJ di Jalan Merak Jingga itu sehingga pihaknya meminta data-data yang konkrit tentang proses BOTnya.
“PD AIJ itu banyak memiliki aset di sejumlah daerah seperti gedung pabrik es sari petojo, gedung bioskop Ria di sejumlah kabupaten/kota. Semua aset ini telah berslih ke pihak ketiga makanya kita minta data-data konkritnya,” tegas Ebenejer lagi.
Karenanya, lanjut Ebenejer, bahwa rakyat Sumut perlu mengetahui berbagai hal yang dapat menjadikan aset-aset Pemprovsu itu bisa berpindah tangan kepada pihak ketiga tanpa diketahui oleh lembaga pengawas seperti DPRD Sumut.
“Kita juga heran, mengapa PT AIJ melakukan BOT disaat sedang DPRD melakukan penyusunan Ranperda penggabungan PD AIJ dengan BUMD lainnya. Bahkan yang paling mengherankan lagi, BOT dilakukan pada saat-saat berakhirnya jabatan Gubernur Erry Nuradi, ada apa ini?, sehingga PD AIJ sangat keberatan menjelaskannya kepada kita,” ujar Eben kesal.
Ditempat yang sama Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi dikonfirmasi wartawan masalah ini mengakui bahwa penggabungan PD AIJ dengan BUMD yang lain masih menunggu Perda penggabungannya yang sedang disusun oleh DPRD.
Namun masalah BOT, Gubsu minta wartawan menanyakan langsung kepada Direktur PD AIJ, sebab dirinya juga tidak mengetahui secara jelas masalah BOT tersebut. "Nanti silahkan tanya sama PD AIJ nya ya," ujar Erry.(BS03)
Tags
beritaTerkait
komentar
