IPM Masih Rendah, Presiden Jokowi Minta Rakyat Papua Dilibatkan Dalam Proses Pembangunan

Beritasumut.com-Meskipun total dana yang dialokasikan untuk pembangunan Papua, baik dana di kementerian, di lembaga, di dana transfer ke daerah ke Provinsi Papua maupun Papua Barat besarnya mencapai Rp85,7 triliun. Sebuah jumlah yang cukup besar, namun anggaran yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.

“Saya minta fokus pada upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Review Program Pembangunan Papua, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (08/11/2016).

Meskipun tahun 2015 sudah mengalami peningkatan 0,50 poin, menurut Presiden, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua saat ini masih di bawah 60. “Artinya masih pada posisi yang rendah,” tegas Presiden.

Presiden juga meminta dilakukan percepatan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan konektivitas antarwilayah, antarkabupaten, antarkota. Ia mengingatkan, percepatan konektivitas ini sangat penting untuk terwujudnya pemerataan pembangunan serta memberikan keadilan pada rakyat Papua.

Terkait dengan penetapan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, menurut Presiden, merupakan upaya kita bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berharap kebijakan satu harga ini akan membantu pertumbuhan ekonomi. “Biaya transportasi yang lebih murah, biaya logistik yang lebih murah dan harga juga yang bisa diturunkan,” sambungnya.

Presiden juga mengingatkan, agar pelaksanaan pembangunan di Papua harus memperhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, serta memegang teguh adat dan budaya masyarakat Papua.

“Rakyat Papua harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dan jangan sampai justru rakyat hanya menjadi penonton saja. Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan menempatkan rakyat Papua menjadi subjek yang penting dalam pembangunan di tanah Papua,” tegas Presiden Jokowi, seperti dilansir setkab.go.id.

Sebelumnya di awal pengarahannya, Presiden Jokowi mengemukakan, permasalahan pembangunan di Papua bukan semata-mata pada besaran dana, bukan pada besaran anggaran, tapi pada proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor dan daerah belum sepenuhnya terpadu dan terintegrasi dengan baik. Sehingga, belanja pembangunan tidak efektif.

Presiden mengaku mendapatkan informasi bahwa 46 persen program kementerian dan lembaga cenderung memilih lokasi yang mudah dan  mudaj implementasinya. Karena memang daerah-daerah kabupaten di Papua banyak yang sulit dijangkau.

“Ini tidak benar kalau ini kita lakukan terus-menerus. Oleh sebab itu, perlu segera kita benahi, perlu segera kita perbaiki,” tegas Presiden.(BS01)

Pertamina Sumbagut Gandeng BKKBN Dukung Pembangunan Keluarga dan Kesejahteraan Pekerja

Kunker ke Singkawang, Menko AHY Hadiri Perayaan Cap Go Meh dan Cek Pembangunan Infrastruktur

Resmikan Terminal Ferry International Gold Coast, Menko AHY: Untuk Memperkuat Konektivitas

Apresiasi Pengelolaan Arus Mudik-Balik Lebaran, Menko AHY: Ini Kontribusi dari Semua Pihak

Safari Ramadan di Masjid Salam, Walikota Medan: Belawan Fokus Pembangunan

Gubernur Sumut: Efisiensi Upaya Optimalkan Pembangunan untuk Kepentingan Masyarakat