Selasa, 05 Mei 2026

FPKS Undang Pakar untuk Perdalam Pembahasan Revisi UU PNBP

Jumat, 21 Oktober 2016 02:30 WIB
FPKS Undang Pakar untuk Perdalam Pembahasan Revisi UU PNBP
BERITASUMUT.COM/IST
Fraksi PKS menyelenggarakan Focus Group Discussion 'Membedah RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak'.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Dalam rangka mendalami persoalan tentang kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap APBN, Fraksi PKS menyelenggarakan Focus Group Discussion 'Membedah RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak' di Ruang Pleno Fraksi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/20/2016).
 
Dalam sambutannya, Pimpinan Fraksi PKS Martri Agoeng menilai kontribusi PNBP terhadap penerimaan negara masih di bawah 15 persen. Hal itu lantaran pengelolaan dan penghimpunan PNBP masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal kebutuhan merevisi UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP.
 
“DPR dan pemerintah menyadai perlunya revisi UU PNBP, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan untuk meningkatkan penerimaan negara. Persoalan ini segera diselesaikan karena sejak tahun 2012 sektor fiskal Indonesia telah mengalami tekanan cukup berat untuk memenuhi belanja negara,” jelas Martri yang menjadi Bendahara Fraksi PKS ini.
 
Dengan kondisi fiskal Indonesia yang tertekan tersebut, berdampak buruk terhadap peningkatan utang pemerintah, kemandirian fiskal, hingga anggaran yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat.“Kondisi keuangan pemerintah juga semakin tertekan lantara situasi ekonomi global yang belum pulih. Dampaknya, realisasi pertumbuhan ekonomi masih jauh dari target. Ini berpengaruh terhadap aktivitas dunia usaha, sehingga memengaruhi penerimaan perpajakan,” tegas Martri.
 
Oleh karena itu, untuk memerdalam tentang revisi UU PNBP ini, Fraksi PKS DPR RI turut mengundang beberapa pakar, yaitu Marwan Batubara (Direktur IRESS), Yenny Sucipto (Sekjend Seknas FITRA), dan Mariatul Aini (Direktur PBNP Kemenkeu).“Fraksi PKS menyambut baik atas masukan dari para narasumber tersebut tentang arahan RUU PBNP baiknya seperti apa ke depan. Semoga masukan tersebut dapat memercepat pembahasan revisi undang-undang, terutama karena telah masuk dalam prioritas prolegnas 2016,” tegas Martri.(Rel)
 

Tags
fiskalPKSPNBPUU
beritaTerkait
Ribuan Masyarakat di Medan Tumpah Ruah Rayakan Pengesahan RUU TNI

Ribuan Masyarakat di Medan Tumpah Ruah Rayakan Pengesahan RUU TNI

Koalisi Sipil Tolak Revisi UU TNI di DPR: Potensi Kembalikan Dwifungsi ABRI

Koalisi Sipil Tolak Revisi UU TNI di DPR: Potensi Kembalikan Dwifungsi ABRI

UMKM Garap Tambang Harus Lewati Proses Verifikasi Ketat

UMKM Garap Tambang Harus Lewati Proses Verifikasi Ketat

Dividen BUMN Bakal Masuk ke Danantara, Sri Mulyani Diingatkan soal Target PNBP

Dividen BUMN Bakal Masuk ke Danantara, Sri Mulyani Diingatkan soal Target PNBP

UU Minerba Baru, Ormas Bisa Kelola Tambang di Luar Wilayah Eksisting

UU Minerba Baru, Ormas Bisa Kelola Tambang di Luar Wilayah Eksisting

Nggak Semua Dapat, Ini Kriteria UMKM Penerima Izin Tambang Prioritas

Nggak Semua Dapat, Ini Kriteria UMKM Penerima Izin Tambang Prioritas

komentar
beritaTerbaru
hit tracker