UMKM Garap Tambang Harus Lewati Proses Verifikasi Ketat

beritasumut.com- Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyampaikan UMKM yang memenuhi syarat agar dapat terlibat mengelola tambang. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan UMKM harus melalui verifikasi yang ketat terlebih dahulu.

Kebijakan tersebut tertuang dalam perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi Undang-Undang Minerba (UU Minerba). Aturan ini telah disetujui di Rapat Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.

"Kami kan dari Kementerian UMKM diikutkan dalam proses verifikasi pertambangan. Jangan kita menganggap remeh loh banyak pengusaha lokal itu yang memang punya lahan," kata Helvi saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Baca Juga:

• Gandeng Aparat Penegak Hukum, Pemprov Sumut Perkuat Pengawasan dan Penertiban Tambang Ilegal
• Maroef Sjamsoeddin Jadi Dirut MIND ID Gantikan Hendi Prio Santoso

Helvi menjelaskan UMKM yang mempunyai lahan atau memiliki perjanjian kerja sama dengan pemilik lahan yang dapat mengajukan izin mengelola tambang. Kendati demikian, Helvi menegaskan tidak hanya persoalan lahan saja. Pihaknya juga harus memverifikasi dengan kelayakan UMKM.

"Harus ada perikatan dengan pemilik lahan. Tidak bisa hanya sekadar mengajukan izin tanpa dasar kepemilikan atau keterkaitan dengan lahan yang akan dikelola. (Kualifikasinya nggak sesederhana lahan aja?) Iya betul, kami memverifikasi benar nggak UMKM yang kami usulkan UMKM atau bukan," terang Helvi.

Baca Juga:

• UU Minerba Baru, Ormas Bisa Kelola Tambang di Luar Wilayah Eksisting
• Nggak Semua Dapat, Ini Kriteria UMKM Penerima Izin Tambang Prioritas

Lebih lanjut, UMKM tidak bisa langsung mengajukan izin ke Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) tanpa melalui rekomendasi dari Kementerian UMKM. Helvi menyebut pihaknya akan melihat kelayakan usaha dan aspek lainnya agar memastikan UMKM mampu mengelola tambang secara profesional dan berkelanjutan. Menurut dia, semua sektor UMKM berpeluang untuk terlibat mengelola tambang, termasuk usaha mikro dan kecil.

"Undang-undangnya jelas, UMKM harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Kementerian UMKM sebelum diajukan ke Kementerian ESDM. Intinya, kami ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM. UMKM juga merupakan pejuang dalam pengentasan kemiskinan. Kami ingin memperkuat UMKM dari level mikro hingga bisa naik kelas," terang dia.(dtc)

Gandeng Aparat Penegak Hukum, Pemprov Sumut Perkuat Pengawasan dan Penertiban Tambang Ilegal

Maroef Sjamsoeddin Jadi Dirut MIND ID Gantikan Hendi Prio Santoso

UU Minerba Baru, Ormas Bisa Kelola Tambang di Luar Wilayah Eksisting

Nggak Semua Dapat, Ini Kriteria UMKM Penerima Izin Tambang Prioritas

Disahkan DPR Besok, Ini 9 Poin Perubahan Revisi UU Minerba

Prabowo Bentuk Bank Emas: Selama Ini Emas Kita Banyak Mengalir ke Luar Negeri