Jumat, 15 Mei 2026

Ini Respon Organisasi Mahasiswa Terkait Keterlambatan Pengesahan PAPBD Sumut

Kamis, 20 Oktober 2016 11:19 WIB
Ini Respon Organisasi Mahasiswa Terkait Keterlambatan Pengesahan PAPBD Sumut
beritasumut.com/ist
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung

Beritasumut.com-Keterlambatan pengesahan PAPBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 dikarenakan draf Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Angaran Sementara (KUA-PPAS) yang baru sampai di DPRD Sumut melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sejumlah organisasi menilai, sesuai tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertindak sebagai pimpinan dinilai tidak cepat dalam menjalankan tugasnya, keterlambatan Sekda Provsu merupakan fakta ketidak mampuan Hasban Ritonga sebagai sekda.

Ketua PW HIMMAH Sumatera Utara Nurul Yakin Sitorus menyayangkan hal ini terjadi. "Seharusnya Sekda Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga cepat dan sigap dalam hal pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Faktanya hari ini Sekda bekerja tidak professional Gubsu tidak boleh mempunyai anggota seperti ini. Karena kinerja sekda dinilai tidak berprestasi seperti ini tidak pantas dipertahankan demi Sumut yang lebih baik ke depan," ujarnya, Kamis (20/10/2016).

Hal Senada juga disampaikan oleh Ketua Umum DPD IMM Sumatera Utara, Budi Setiawan Siregar. "Sekda harus mengundurkan diri kalau tidak mampu mengemban amanah, Sumut butuh proses Pembangunan yang cepat karena Sumut sudah memiliki citra buruk di tingkat nasional," tegasnya.

Sementara Ketua PKC PMII Sumut, Bobby Niedhal Dalimunthe mengingatkan, perlu ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif. "Lembaga Eksekutif dan Legislatif Sumut harus sinergis membangun Sumut," sebutnya.(rel)

Tags
beritaTerkait
Kelola Keuangan Daerah, Pemko Medan Pastikan Setiap Rupiah Digunakan untuk Kepentingan Rakyat
Pj Gubernur Sumut Minta Perangkat Daerah Kooperatif dan Proaktif
Presiden Prabowo Tekankan Penyusunan Anggaran Harus Berorientasi pada Efisiensi dan Penghematan
Mendes Alokasikan Rp 16 Triliun dari Dana Desa untuk Swasembada Pangan
Pj Bupati Langkat Tegaskan untuk Mengurangi Dana Bimtek Pada APBDes 2025
Pj Gubernur Sumut Terima Penghargaan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi dari Mendagri
komentar
beritaTerbaru
hit tracker