Mendes Alokasikan Rp 16 Triliun dari Dana Desa untuk Swasembada Pangan

beritasumut.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyampaikan program swasembada pangan telah menjadi salah satu aksi prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yandri mengatakan program swasembada pangan berada di urutan kedua dalam 12 aksi prioritas yang akan dilakukan Kemendes PDT. Sementara program Revitalisasi BUMDes dalam Mendukung program Makan Bergizi Gratis menjadi prioritas pertama.

"Dari 12 aksi itu sudah kami cantumkan swasembada pangan, aksi yang kedua yaitu ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa, itu sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional," ungkap Yandri dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Komplek Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Selasa (7/1).

Untuk mewujudkan aksi tersebut, Kemendes PDT telah menandatangani Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025 yang mencantumkan alokasi serendah-rendahnya 20 persen Dana Desa atau sekitar Rp 16 triliun dari Rp 71 Triliun di tahun 2025. Adapun dana tersebut dialokasikan untuk Ketahanan Pangan.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, Yandri menjelaskan desa diwajibkan memanfaatkan potensi lokal dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan menjadikan keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perputaran uang di desa.
ADVERTISEMENT

Lebih lanjut ia mengatakan, Permendesa ini akan dijabarkan lebih detail sebagai petunjuk teknis atau modul untuk memastikan 20% dana desa untuk ketahanan pangan. Ia berharap Dana Desa yang telah dikucurkan dapat tepat sasaran, produktif dan dirasakan langsung oleh warga desa.

"Jadi jelas Pak, buat apa dana ketahanan pangan sekurang-kurangnya 20% dari dana desa itu digunakan. Jelas ini petunjuknya, sangat terang benderang, tidak ada celah kira-kira kepala desa untuk bermain, sehingga jangan sampai dana yang besar Rp 16 triliun itu tidak ada jejaknya, Pak. Jadi selama ini kami pantau, kami evaluasi dana desa untuk ketahanan pangan itu dibagikan kepada masyarakat ini tidak lagi yang konsumtif tapi yang produktif," papar Yandri.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi kementerian dan lembaga terkait serta stakeholder baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga level desa dalam merealisasikan program tersebut.

Sementara itu Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rakor ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam menyukseskan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai tahun 2027.

Zulhas mengatakan swasembada pangan merupakan program prioritas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan koordinasi intens antar kementerian/lembaga dalam menyukseskan dan mempercepat program tersebut.

"Kita rapat koordinasi ini yang paling utama adalah bahwa kita harus merasa, meyakini dan menyadari bahwa kita ini satu tim, kepentingan merah putih di atas segala-galanya. Ibarat sepak bola, kita satu tim kesebelasan, kalau ada satu tim kesebelasan gol bunuh diri, kalah kita, karena kerja kita ini satu kesatuan," kata Zulhas.

[br] Sebagai informasi, rakor tersebut turut membahas beberapa hal, yakni terkait jaringan irigasi Jawa Timur, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk Makan Bergizi Gratis. Kemudian, perbaikan budidaya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular sampah dan limbah, dan rehabilitasi mangrove dan silvofishery.

Rapat terbatas ini bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh kementerian/lembaga, terkait beserta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.

Turut mendampingi Mendes antara lain, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Samsul Widodo dan Staf Khusus Menteri Khoirul Huda dan Muhammad Afif Zamroni.

Hadir pula anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Mendagri Bima Arya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Sekjen Kemenhut Mahfudz, PJ Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, serta Bupati se-Jawa Timur.(dtc)

Pj Bupati Langkat Tegaskan untuk Mengurangi Dana Bimtek Pada APBDes 2025

Pemkab Langkat Terbaik ke-3 Dalam Penyaluran Dana Desa

Dana Desa di Langkat Diperuntukkan Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Realisasi Danaa Keluarahan Capai 60 Persen, Pembangunan Infrastruktur di Medan Johor Bermanfaat Bagi Masyarakat

Menkeu: Daerah Berkapasitas Fiskal Daerah Tinggi Dapat Bentuk Dana Abadi Daerah

Bobby Nasution Minta Pengembangan Kantor Pos Medan Selaras dengan Revitalisasi Lapangan Merdeka dan Kota Kesawan