Dugaan Keracunan MBG di Galang, PDI Perjuangan Dorong Evaluasi Total Pelaksanaan Program

"Kalau hasil pemeriksaan nanti menunjukkan adanya persoalan dalam makanan maupun proses penyediaannya, harus ada langkah korektif yang jelas. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang. Program MBG ini bertujuan memberikan manfaat bagi anak-anak, sehingga aspek keamanan pangan tidak boleh dianggap sebagai hal yang sekunder," tegas Paul.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, meminta penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan kesehatan dilakukan secara menyeluruh.

Baca Juga:

• Hasto Kristiyanto Akan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kantor DPC PDIP Samosir
• Bupati Langkat Dukung Evaluasi BPKP 4ntuk Tata Kelola Anggaran Yang Transparan

Menurutnya, kondisi siswa perlu tetap dipantau meskipun sebagian di antaranya telah diperbolehkan pulang dari fasilitas kesehatan.

Sutrisno mengatakan pemerintah juga perlu memastikan orang tua memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi anak mereka serta langkah penanganan yang dilakukan. Penanganan terhadap korban, kata dia, harus menjadi prioritas sebelum pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program.

Baca Juga:

• Evaluasi PBSI Usai Indonesia Hanya Rebut 1 Gelar dari 4 Turnamen
• Pemko Sibolga Ikuti FGD Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan LAPOR

"Yang paling utama sekarang adalah memastikan seluruh anak yang mengalami keluhan mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sampai benar-benar dinyatakan pulih. Kondisi mereka juga perlu dipantau setelah kembali ke rumah maupun sekolah. Jangan sampai ada keluhan lanjutan yang tidak terpantau," kata Sutrisno.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan, SE, mendorong agar hasil pemeriksaan sampel disampaikan secara terbuka setelah keluar.

Menurut Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDI Perjuangan Sumut ini, kepastian mengenai penyebab kejadian diperlukan agar langkah perbaikan dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan berdasarkan dugaan atau spekulasi.

DPD PDI Perjuangan juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan MBG. Pengawasan perlu dilakukan secara rutin dan tidak hanya diperketat setelah muncul kasus dugaan keracunan.

"Kalau hasil pemeriksaan sudah keluar, sampaikan kepada publik secara terbuka. Dari sana bisa diketahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Kalau ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku," ucap Dameria.

Anggota Komisi C DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumut X, Franky Partogi Wijaya Sirait, BSc, MH, menambahkan pemerintah tidak boleh mengabaikan kekhawatiran para orang tua setelah terjadinya dugaan gangguan kesehatan pada siswa.

Hasto Kristiyanto Akan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kantor DPC PDIP Samosir

Bupati Langkat Dukung Evaluasi BPKP 4ntuk Tata Kelola Anggaran Yang Transparan

Evaluasi PBSI Usai Indonesia Hanya Rebut 1 Gelar dari 4 Turnamen

Pemko Sibolga Ikuti FGD Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan LAPOR

Evaluasi Kinerja Triwulan III, Pj Bupati Langkat Siap Sukseskan Pilkada dan Fokus Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Cegah Remaja Seks Bebas di Tanah Merah, Dosen bersama Mahasiswa UMN Al Washliyah Sosialisasi Kesehatan Reproduksi