Kemenhut Cabut Izin 18 Perusahaan, Berikut Daftarnya

beritasumut.com- Komisi IV DPR RI menyoroti masalah pencabutan 18 unit perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan total luas 526.144 ha. Dalam hal ini banyak anggota yang mempertanyakan perusahaan mana saja yang PBPH-nya dicabut.

"Terkait pencabutan 18 PBPH, yang dulu lebih kita kenal dengan KPH, ini di mana? Siapa pemilik PBPH-nya, dan lokasinya di mana? Sehingga kami dalam fungsi pengawasan ini bisa melihat di mana dan siapa pemiliknya," kata Ketut Suwendra selaku anggota Komisi IV dari fraksi PDI-Perjuangan dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan, Kamis (27/2/2025).

"Soal pencabutan izin 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH ini kenapa sih pak? Karena tidak aktif kah? Melanggar regulasi atau merugi?" kata anggota Komisi IV dari fraksi PKS, Saadiah Uluputty.

Menanggapi pertanyaan ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kemudian membagikan daftar 18 perusahaan yang PBPH-nya dicabut Kementerian sembari menambahkan bahwa pencabutan izin ini dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

"Sama sekali kami tidak anti-swasta atau investor tapi secara kriteria perundangan-undangan inilah contoh pihak swasta yang tidak bertanggung jawab. Meninggalkan lokasi, tidak membuat RKA maupun RKU, ini yang mereka lakukan," terangnya.

Selain itu ia juga mengatakan kawasan hutan yang PBPH dicabut akan kembali menjadi hutan negara. Rencananya kawasan ini akan diserahkan kembali kepada pihak swasta yang memenuhi persyaratan.

"Kami sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto akan terus menertibkan PBPH-PBPH ini sekaligus nanti membuka ruang kepada swasta yang lebih baik yang memiliki komitmen untuk berusaha dengan benar," papar Raja Juli.

Berikut daftar 18 perusahaan yang PBPH-nya dicabut Kementerian Kehutanan

1. PT. Rencong Pulp and Paper Industry

2. PT. Multikarya Lisun Prima