beritasumut.com- Komisi IV DPR RI menyoroti masalah pencabutan 18 unit perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan total luas 526.144 ha. Dalam hal ini banyak anggota yang mempertanyakan perusahaan mana saja yang PBPH-nya dicabut.
"Terkait pencabutan 18 PBPH, yang dulu lebih kita kenal dengan KPH, ini di mana? Siapa pemilik PBPH-nya, dan lokasinya di mana? Sehingga kami dalam fungsi pengawasan ini bisa melihat di mana dan siapa pemiliknya," kata Ketut Suwendra selaku anggota Komisi IV dari fraksi PDI-Perjuangan dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan, Kamis (27/2/2025).
"Soal pencabutan izin 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH ini kenapa sih pak? Karena tidak aktif kah? Melanggar regulasi atau merugi?" kata anggota Komisi IV dari fraksi PKS, Saadiah Uluputty.
Menanggapi pertanyaan ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kemudian membagikan daftar 18 perusahaan yang PBPH-nya dicabut Kementerian sembari menambahkan bahwa pencabutan izin ini dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.
"Sama sekali kami tidak anti-swasta atau investor tapi secara kriteria perundangan-undangan inilah contoh pihak swasta yang tidak bertanggung jawab. Meninggalkan lokasi, tidak membuat RKA maupun RKU, ini yang mereka lakukan," terangnya.
Selain itu ia juga mengatakan kawasan hutan yang PBPH dicabut akan kembali menjadi hutan negara. Rencananya kawasan ini akan diserahkan kembali kepada pihak swasta yang memenuhi persyaratan.
"Kami sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto akan terus menertibkan PBPH-PBPH ini sekaligus nanti membuka ruang kepada swasta yang lebih baik yang memiliki komitmen untuk berusaha dengan benar," papar Raja Juli.
Berikut daftar 18 perusahaan yang PBPH-nya dicabut Kementerian Kehutanan
1. PT. Rencong Pulp and Paper Industry
2. PT. Multikarya Lisun Prima
3. PT Batu Karang Sakti
4. PT Rimba Dwipantara
5. PT Cahaya Mitra
6. PT Wana Dipa Perkasa
7. PT East Point Indonesia
8. PT Sari Hijau Mutiara
9. PT Hutan Sembada
10. PT Janggala Semesta
11. PT Kayna Resources
12. PT Cahaya Karya Dayaindo
13. PT Agra Primera Plantation d.h PT Wanakayu Batuputih
14. PT Zedsko Permai
15. PT Satyaguna Sulajaya
16. PT Maluku Sentosa
17. PT Talisan Emas
18. PT Plasma Nutfah Marind Papua.
(dtc)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
beritasumut.com Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui kenaikan harga plastik yang belakangan dikeluhkan pelaku industri dan ma
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan bahwa tidak terdapat perubahan harga BBM di seluruh SPBU Pertamina per 1
Peristiwa
