Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Simalungun, Nomor:800/1105/25.4/2018, tanggal 12 September 2018 perihal Permohonan kerjasama dan fasilitasi test Kompetensi Pejabat Struktural (JPT dan Administrator), Polri ditunjuk sebagai tim pelaksana kegiatan penilaian kompetensi (Assesment) bagi ASN jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator melalui Assesment Center Polri (ACP) di Aula City Hotel Pematang Raya, Senin-Kamis (29 Okt-02 Nov 2018).
Adapun Tim Uji ACP yang hadir pada saat pelaksanaan yaitu Karo SDM Polda Sumut Kombes Pol Drs I Ketut Suardana MSi, Kabag Penkompeten Robinkar SSDM Polri Wapenjab Kombes Pol Drs Jawari SH MH bersama Tim Assesor dari Mabes Polri dan Polda Sumut serta Staff Administrator.Tes uji kompetensi ini meliputi wawancara dan komputerisasi, peserta uji assessment yakni yang memiliki jabatan Kadis, Kabag, Asisten dan Camat se-Kabupaten Simalungun menggunakan Mobile server CAT (Computer Assited Test) mobile assessment center Polda Sumut yang hanya ada 1 di Indonesia dan dapat langsung online.
Untuk mendapatkan pejabat ASN (Aparatur Sipil Negara) khususnya di Pemkab Simalungun sesuai amanat UU ASN yaitu memiliki komptensi managerial, kompetensi teknis dan kultur sosial yang baik yang menjadi penunjang kinerja ASN.Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kapolres Simalungun AKBP M Liberty Panjaitan SIK MH, di mana kegiatan ini merupakan Assesment perserta terbesar yakni 100 orang peserta yang diakukan oleh Polri terhadap pejabat Pemda Kab. Simalungun.
"UU ASN hadir atas dasar pada 2 hal, yakni memantapkan aparatur sebagai abdi negara yang melayani kepentingan publik. Sehingga diperlukan birokrat yang profesional dan memiliki integritas serta memiliki kompetensi di bidangnya. Dan yang kedua adalah masih identiknya birokrasi yang bekerja untuk kepentingan politik," terang Kapolres.
Kapolres menjelaskan, kedua hal itu menjadi daya dorong untuk melakukan perubahan terhadap tatanan birokrasi melalui UU ASN yaitu perubahan dalam sistem, manajemen, rekrutmen dan budaya ASN dengan tujuan sebagai independensi dan netralitas, dimana ASN dilindungi dari kepentingan politis dengan adanya sistem merit protection, kompetensi, di mana hal yang dinilai dari ASN adalah kemampuan, keahlian, profesionalitas, pengalaman, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, pengawasan dan akuntabilitas.
Di mana hal itu diatur dengan ketentuan dalam UU ASN yang meliputi ASN sebagai profesi, kategori pegawai ASN, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPKK), Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Jabatan dalam ASN, Batas usia pension, Perlindungan dari intervensi politik, Penguatan kompetensi, kompetisi, manajemen dan pengembangan karier, Mutasi, Penggajian dan Pemberhentian.
"Diharapkan aturan ini mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab pegawai negeri sipil (PNS) tidak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat. Aturan ini menempatkan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik dan akan menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan prinsip profesionalisme, yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas, serta bebas dari KKN yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional," papar Kapolres.
Kegitan tersebut mendapat apresiasi dari As SDM Kapolri Irjen Pol Dr Eko Indra Heri MM dan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto SH.(BS04)
Tags
beritaTerkait
komentar
