Sabtu, 05 September 2026

KNPI: Komisioner Bawaslu Sumut yang Muslim Perlu Disyahadat Ulang

Sabtu, 19 Mei 2018 01:15 WIB
KNPI: Komisioner Bawaslu Sumut yang Muslim Perlu Disyahadat Ulang
BERITASUMUT.COM/IST
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Kontroversi surat Bawaslu Sumut soal larangan infak dan sedekah selama Ramadhan berbuntut panjang. Sejumlah kecaman mengemuka, termasuk dari KNPI Sumut yang mengusulkan agar Komisioner Bawaslu Sumut yang muslim disyahadatkan ulang.
 
"Komisioner Bawaslu Sumut yang muslim sepertinya harus disyahadatkan ulang. Yang menilai ibadah itu tulus dan ikhlas cuma Tuhan Allah Swt, bukan Bawaslu," kata Ketua Pokja Humas KNPI Sumut Ika Anshari, Jumat (18/5/2018).
 
Menurut Ika, sebaiknya dalam membuat sebuah peraturan yg berkenaan dengan ajaran agama khususnya syariat Islam, Bawaslu sebaiknya berkordinasi dengan MUI."Bila itu sudah, maka Bawaslu harus mengumumkannya dibarengi unsur pengurus MUI. Jangan ujuk-ujuk keluarkan surat yang menyakiti dan memecah-belah umat. KNPI Sumut menyatakan perang terhadap upaya memecah-belah bangsa," kata Ika Anshari.
 
Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara Muhri Fauzi Hafiz menyayangkan keluarnya surat edaran tersebut.Menurut Muhri, surat tersebut menyinggung persoalan ibadah umat Islam di bulan suci Ramadhan 1439 H. "Sepanjang yang saya ketahui, baru tahun ini ada edaran seperti itu. Tahun-tahun sebelumnya tidak ada," kata Politisi Demokrat tersebut.
 
Menurutnya, jika motif surat tersebut dikeluarkan untuk melawan politik uang dan ujaran kebencian, semestinya yang dilakukan Bawaslu adalah melakukan penegakan hukum terhadap banyaknya pelanggaran yang terjadi.
 
"Mulai dari ASN yang tidak netral, bagi-bagi sembako, sumbangan-sumbangan proposal, sampai nanti di hari H pencoblosan dan Minggu tenang tegas-tegas dan terang benderang memberantas politik uang. Tangkap dan diskualifikasi pasangan calonnya, itu yang benar, bukan membuat surat edaran dengan alasan bulan suci Ramadhan yang dapat menimbulkan keresahan dan multitafsir di masyarakat," tegas Muhri. 
 
Menurutnya, larangan Bawaslu Sumut harus dilawan."Ini sesuatu yang harus dilawan, apalagi pernyataan ulama kita yang menganjurkan berpolitik dari masjid dengan dasar kitab suci tidak ada larangan apapun," pungkas Muhri.(BS03)
 

Tags
Bawaslu SumutKNPIPilkadaPilgubsu
beritaTerkait
Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat

Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat

Lantik Bupati dan Wakil Bupati Madina, Gubernur Sumut Ingatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Landasan Bekerja

Lantik Bupati dan Wakil Bupati Madina, Gubernur Sumut Ingatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Landasan Bekerja

Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Bersama Stakeholder Pada Pilkada Tahun 2024

Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Bersama Stakeholder Pada Pilkada Tahun 2024

Sertijab Bupati Asahan, Wagub Sumut Ajak Selaraskan Pembangunan Pemkab dan Pemprov

Sertijab Bupati Asahan, Wagub Sumut Ajak Selaraskan Pembangunan Pemkab dan Pemprov

Ada Calon Kepala Daerah Didiskualifikasi MK, Ini Pembelaan Diri KPU di DPR

Ada Calon Kepala Daerah Didiskualifikasi MK, Ini Pembelaan Diri KPU di DPR

MK Putuskan Pilkada Pasaman Diulang, Cawabup Eks Napi Didiskualifikasi

MK Putuskan Pilkada Pasaman Diulang, Cawabup Eks Napi Didiskualifikasi

komentar
beritaTerbaru
hit tracker