Sabtu, 12 September 2026

Polda Sumut Diminta Usut ADD dan Dana Desa di Langkat

Kamis, 23 Februari 2017 14:19 WIB
Polda Sumut Diminta Usut ADD dan Dana Desa di Langkat
beritasumut.com/ist
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Langkat (APMALA) dan Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi (KOMPAK) menggeruduk Mapolda Sumut, Kamis (23/02/2017).
 
Dalam aksinya, massa meminta Polda Sumut untuk mengusut dugaan mark-up pengadaan buku perpustakaan desa di selurug desa se-Kabupaten Langkat sebesar Rp10 juta perdesa, dengan total Rp 2,4 miliar.
 
"Korupsi seolah tak pernah habis-habisnya, untuk pengadaan buku yang punya tujuan mulia mencerdaskan kehidupan bangsa pun dikorupsi. Apakah ini harus didiamkan begitu saja bapak-bapak polisi?" ungkap koordinator aksi, Ahmad Fauzi dalam orasinya.
 
Indikasi korupsi lain yang dikuak massa aksi, yakni dugaan mark-up pelatihan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)/Simpanan Keuangan Desa (SIMKUEDES) di semua desa di Langkat sebesar Rp15 juta dengan total Rp3,6 miliar.
Dua kasus tersebut, kata massa aksi, bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2015-2016.
 
Modus kedua kasus itu, sebut massa aksi, para oknum-oknum Badan Pemerintahan Masyarakat Desa Kelurahan (PMDK) Langkat menjadikan para kepala desa (kades) menjadi sapi perahan. 
 
"Dengan ini, kami secara tegas meminta Polda Sumut untuk segera memeriksa dan memproses hukum oknum-oknum Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMDK) Langkat," tukasnya.
 
Di kesempatan itu pula, massa aksi juga mendesak Polda Sumut untuk mengusut kasus dugaan penyimpangan dalam proses tender dan pungutan liar (pungli) atau uang fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Langkat.
 
"Jalan-jalan di Langkat, baru diaspal, sebentar saja sudah rusak. Ini karena pengerjaannya asal jadi. Kalau tidak dikorupsi, pasti jalan-jalan itu masih bagus. Kualitas pengerjaan yang dilakukan para kontraktor sangat buruk," tukas Fauzi.
 
Sementara perwakilan Humas Polda Sumut yang menemuai massa aksi, berjanji akan melaporkan tuntutan massa aksi ke Kapolda Sumut, Irjen Rycko Amelza Dahniel.(BS04)

Tags
beritaTerkait
Dari Budaya ke Kelas, Penguatan Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Merdeka di Sumatera Utara
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Jatuhkan Vonis Dalam Kasus Korupsi Koneksitas TWP AD
Pemko Binjai Ikuti Peluncuran Indikator MCP Tahun 2025 Secara Virtual Bersama KPK RI
Pemko Medan Ikuti Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi MCP 2025
Hukuman Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Diperberat MA Jadi 13 Tahun Penjara
Penjelasan Pertamina soal Impor Minyak Mentah yang Tersangkut Kasus Korupsi
komentar
beritaTerbaru
hit tracker