Beritasumut.com-Anggota Komisi E DPRD Sumut Meilizar Latif mengatakan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak dan kebutuhan pekerja menjelang perayaan Idul Fitri. Sehingga, sebagaimana telah diatur pemerintah mengenai jadwal pembayarannya harus dipatuhi.
"Kalau aturannya seminggu sebelum lebaran (H-7) harus dibayar, seharusnya sebelum waktu itu pun sudah harus diberikan ke pekerja haknya," ujar Meilizar Latif, Selasa (28/06/2016).
Menurutnya, perusahaan juga harus memerhatikan aturan tersebut. Sebab pembayaran tepat waktu bukan hanya persoalan aturan atau ketentuan pemerintah, namun juga arti keberadaan pekerja dalam perusahaan tersebut. Di mana menurutnya, pekerja atau karyawan adalah bagian dari proses produksi yang penting.
Baca Juga:
"Pekerja atau karyawan itu kan bagian terpenting dari perusahaan. Sementara untuk Idul Fitri, kita tahu kebutuhan mereka banyak," sebutnya.
Meilizar pun meminta agar pemerintah bertindak tegas terhadap pelanggaran ketentuan oleh perusahaan. Termasuk dengan memberikan sanksi bagi jika aturan dimaksud dilanggar."Pemerintah harus mengawasi dan memberikan sanksi tegas bila perlu kepada perusahaan yang memperlambat pemberian THR bagi karyawan. Karena bukan tidak mungkin tetap ada yang membandel," tutup meilizar. (BS03)
Baca Juga:
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
