Minggu, 15 November 2026

Pemerintah Belum Bersikap Soal Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Jumat, 27 April 2018 22:15 WIB
Pemerintah Belum Bersikap Soal Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
BERITASUMUT.COM/IST
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Terkait larangan eks narapidana korupsi menjadi calong anggota legislatif (Caleg), Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo mengungkapkan jika masalah tersebut sekarang sedang dikaji oleh pemerintah, DPR dan komisi pemilihan. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melarang eks napi kasus korupsi maju sebagai calon legislatif. 
 
Tjahjo sendiri secara pribadi berpandangan seorang narapidana yang sudah menjalani hukumannya, dia berarti sudah melunasi kesalahannya. Tapi persoalannya, KPU mensyaratkan larangan bagi eks narapidana kasus korupsi. Pemerintah sendiri belum mengambil sikap. "Tidak semua eks narapidana jelek. Saya belum mengatakan iya atau tidak tapi lihat kasuistis," ungkap Thahjo dilansir dari laman kemendagri, Jumat (27/04/2018).
 
Yang pasti, lanjut Tjahjo, dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tak ada ketentuan yang mengatur itu. Sementara KPU dalam menyusun aturan teknisnya harus berdasarkan UU. Alasan KPU sendiri demi kebaikan. Jika kemudian aturan itu diberlakukan, mungkin nasibnya sama dengan ketentuan tentang dinasti politik yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Sama dengan politik dinasti sejak dulu UU- nya sudah ada tapi dibatalkan oleh MK. Ini  negara hukum sekarang bagaimana, mari semua pihak harus menyadarkan dan saling mengingatkan, saling koreksi, pers juga terus berteriak hati -hati. Kunci suksesnya Pilkada, Pileg dan Pilpres, hindari politik uang, kampanye yang berujar kebencian SARA. Lakukan kampanye dengan adu program, konsep, gagasan," kata dia.
 
Terkait adanya pendapat, bahwa pemerintah bisa mengeluarkan Perppu untuk mengakomodir larangan eks napi korupsi, menurut Tjahjo itu juga tak menjamin kemudian hanya satu ayat saja yang dirubah. Pengalaman yang lalu, begitu Perppu Pilkada dikeluarkan, ternyata kemudian UU yang dirombak semua.  Tentu ini akan berdampak pada tahapan pemilihan yang sudah dijadwalkan. Tahapan pemilu bisa terganggu.
 
"Apakah ada jaminan hanya satu ayat. Enggak mungkin UU Pilkada kemarin juga dirombak semua. Kalau dirombak mengganggu tahapannya. Ok UU sudah ada,  yang penting apa yang kurang dari Mendagri misal e-KTP mari kita undang masyarakat untuk pro aktif. Apa yang KPU pro aktif, KPU daerahnya juga sama-sama untuk menggerakkan masyarakat. Panwas soal anti politik uang, kampanye yang fitnah dan sebagainya," jelasnya.
 
Kata Tjahjo dari sisi UU sebenarnya sudah bagus. Sistemnya juga sudah bagus. Kini tergantung perilaku elit dan  masyarakat. Terlebih lagi sekarang, kampanye yang terbuka di lapangan mulai berkurang. Pun kampanye yang melibatkan anak -anak tidak dibolehkan."Panwas hanya mengizinkan memberi hadiah ada harganya. Minyak goreng, beras jadi kalau mungkin kaos harganya harus sekian," pungkasnya.(BS02)

Tags
calegKPUKorupsiNapiNapi KoruptorPemerintah
beritaTerkait
Presiden Prabowo Menerima Surat Pernyataan Berhenti Wapres Gibran

Presiden Prabowo Menerima Surat Pernyataan Berhenti Wapres Gibran

Dugaan Korupsi Pasar Ikan Modern, Wali Kota Sibolga Periode 2021-2025 Ditetapkan Tersangka

Dugaan Korupsi Pasar Ikan Modern, Wali Kota Sibolga Periode 2021-2025 Ditetapkan Tersangka

Pengadaan 15 Ribu Jilbab Terindikasi Korupsi, Mahasiswa Demo Kantor Bupati Deli Serdang

Pengadaan 15 Ribu Jilbab Terindikasi Korupsi, Mahasiswa Demo Kantor Bupati Deli Serdang

Bongkar Ruko, Mantan Napi Narkoba Masuk Penjara Lagi

Bongkar Ruko, Mantan Napi Narkoba Masuk Penjara Lagi

Dari Budaya ke Kelas, Penguatan Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Merdeka di Sumatera Utara

Dari Budaya ke Kelas, Penguatan Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Merdeka di Sumatera Utara

Pasar Murah Imlek 2026 di Medan, Pemkot Hadir Bantu Warga Jelang Perayaan Tahun Baru Tionghoa

Pasar Murah Imlek 2026 di Medan, Pemkot Hadir Bantu Warga Jelang Perayaan Tahun Baru Tionghoa

komentar
beritaTerbaru
hit tracker