Beritasumut.com-Sekda Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga mengaku, masih tujuh persen pejabat se-Sumut yang mengupdate untuk Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sementara internal Pemprov Sumut yang sudah update, masih 10 persen.
“Artinya masih ada 93 persen lagi pejabat se-Sumut yang belum LHKPN. Bayangkan berapa jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan ditambah dengan dewan tingkat provinsi serta pejabat eselonnya,” ujar Hasban usai mewakili Gubsu T Erry Nuradi membuka Asistensi Pengisian dan Pengumpulan LHKPN bagi kepala daerah se-Provinsi Sumatera Utara di Gedung Binagraha, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (31/05/2016).
Bahkan, katanya, LHKPN tidak saja dibebani kepada pejabat eselon II, tapi mulai tahun ini, pejabat eselon III juga diminta membuat LHKPN. Kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama Pemprov Sumut dan KPK tersebut dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara di Sumatera Utara.
Baca Juga:
Menurut Hasban, untuk mendukung program LHKPN ini, Pemprov Sumut akan menerbitkan Pergub LHKPN. “Pergub LHKPN itu tinggal tandatangan Gubsu saja,” sebutnya.
Dalam Pergub itu nanti, kata Hasban, akan ada sanksi bagi pejabat yang tidak membuat LHKPN. Sanksinya bisa berupa penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat dan jabatan. (BS03)
Baca Juga:
beritasumut.com Insiden pemadaman listrik massal (blackout) yang sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, k
Ekonomi
beritasumut.com Direktur Akademi PSMS Medan, Legimin Raharjo pemain Bekasi City FC, Iksan Chan dan mantan Pelatih PSPS dan PON Sumatera Ut
Olahraga
beritasumut.comPuluhan mesin judi tembak ikan yang dikendalikan dan dikelola oleh berinisial DS eksis beroperasi penuh 24 jam tanpa jeda di
Peristiwa
beritasumut.com Sidang gugatan eks karyawan terhadap PT Tor Ganda kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/5/2026). Dalam per
Peristiwa
beritasumut.comDalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, umat Buddha bersama organisasi kemasyarakatan melaksanakan kegiatan penaburan eco e
Cerita Sumut
Lippo Karawaci menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen dan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dalam RUPST 2026.
Ekonomi
beritasumut.com Sidang perdana perkara pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh 34 mantan karyawan terhadap PT Tor Ganda di Pe
Peristiwa
PT Dua Rimba Medtech Indonesia resmikan fasilitas di Cikarang untuk dorong manufaktur alat kesehatan lokal dan solusi perawatan luka modern.
Kesehatan
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi