Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com - Pemprov Sumatera Utara (Sumut) menekankan 8 prioritas perhatian pembangunan untuk kawasan Pantai Timur Sumut dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
Diantaranya adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk mendukung daya saing perekonomian, pengembangan perdesaan dan perkotaan serta wilayah kepulauan dan pulau terluar.
Hal itu disampaikan Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat membuka Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumut Zona I di Medan International Convention Center (MICC), Jaln Ringroad, Medan, Senin (29/1/2016). Pra Musrenbang berlangsung selama dua hari.
Hadir dalam kesempatan itu Pelaksana Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan, Bupati/Walikota 14 daerah di kawasan Pantai Timur, Pimpinan SKPD Pemprov Sumut, dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
Adapun kedelapan prioritas pembangunan Tahun 2017 adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehata, infrastruktur dan pengembangan wilayah, peningkatandaya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan, peningkatan ekonomi kerakyatan melaluipemberdayaan koperasi/UMKM, perluasan kesempatan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan mendukung/mendorong kebijakan nasional di daerah.
Untuk peningkatan infrastruktur dilakukan dengan upaya peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalan told dan kereta api, peningkatan angkutan sungai danau dan penyeberangan, operasional bandara dan pelabuhan dan pengembangan sistem angkutan massal.
Selnjutnya memperbaiki irigasi, pengendalian banjir, pengelolaan DAS, sistem penyediaan air minum regional Mebidang dan pengembangan air minum wilayah perdesaan.
Terkait permukiman, Tahun 2017 akan dilaksanakan penanganan kawasan kumuh perkotaan, peningkatan kualitas hunian dan penyediaan rumah rakyat.
Selain itu, pada Tahun 2017 diharapkan adanya perwujudan smart province, pembangunan kawasan olahraga terpadu, hilirisasi produk alumunium dan perkebunan di kawasan KEK Sei Mangkei yang terintegrasi dengan Kuala Tanjung.
Disamping itu pengembagan kawasan Bandara Kualanamu dengan konsep aerotropolis dapat dimulai dan pengembangan kota baru di Kawasan Mebidangro dan KEK Sei Mangkei.
Diingatkan Tengku Erry, bahwa berbagai prioritas perhatian pembangunan tersebut harus diintegrasikan dalam konteks kewilayahan melalui harmonisasi antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang. Baik RTRW di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.
Dalam sambutannya, secara khusus Plt Gubernur menekankan agar dalam pelaksanaan Pra Musrenbang, SKPD Provinsi dapat menyiapkan draft listing kebutuhan program dan kegiata yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 per masing-masing sektor per zona wilayah pembangunan.
Selain itu, Plt Gubernur meminta agar seluruh pihak pro aktif sehingga dapat menghasilkan program kegiatan yang berorientasi pada visi misi Sumut, Nawacita dalam dimensi kewilayahan.
"Dalam merumuskan kesepakatan program dan kegiatan agar lebih arif dan adil menghilangkan ego sektoral," imbuhnya.
Kepala Bappeda Sumut Arsyad Lubis menjelaskan bahwa pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumut per zona baru pertama kali dilaksanakan mulai tahun ini merupakan bagian dari inovasi baru dalam perencanaan pembangunan di Sumut.
Adapun daerah yang termasuk zona I (kawasan Pantai Timur) adalah Kota Medan, Binjai, TebingTinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Kabupaten Karo, Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan. Selain itu zona pembangunan II kawasan Pantai Barat, Zona III kawasan dataran tinggi (pegunungan) dan Zona IV Kepulauan Nias.
"Melalui pembahasan per zona wilayah pembangunan diharapkan perencanaan pembangunan Sumut Tahun 2017 tidak saja merumuskan kebutuhan pembangunan di setiap zona namun lebih dari itu dapat mensinergikan program kegiatan SKPD," ujarnya.
(BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar
