Pimpinan SKPD Tandatangani Perjanjian Kinerja

Beritasumut.com-Pimpinan SKPD sejajaran Pemprov Sumut menandatangani perjanjian kerja dihadapan Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi di ruang Martabe Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan Jumat (22/07/2016). Penandatangan ini dalam rangka memenuhi amanat Perpres No 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menpan-RB No: 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dikatakan Erry, saat ini Pemrov Sumut terus berupaya melakukan langkah-langkah dan terobosan dalam rangka penyelengarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hal ini untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang transfaran, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

"Upaya-upaya tersebut diantaranya dengan melakukan terobosan yang mengarah kepada perbaikan kinerja untuk penyelenggaran pemerintahan. Dimulai dengan sistem rekrutmen sebagaimana yang diatur KASN, berorietasi the right job and the right place. Seleksi terbuka sampai dengan upaya dengan penerapan aplikasi berbasis komputerisasi pada aspek perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja baik secara individu hingga level organisasi,"ujar Erry.

Baca Juga:

• Dinkes Asahan Waspadai Penyebaran Malaria di Daerah Pesisir
• Danau Toba Jadi Salah Satu dari 10 Destinasi Prioritas Pariwisata Nasional

Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Erry sebagaimana rekomendasi Komisi Pemberantasan (KPK) berkenaan dengan MOU yang sudah ditandatangani Pemprov Sumut dan Pemprov Surabaya yang prinsipnya terselengaranya manajamen pemerintahan yang berorientasi kepada kinerja. Menyikapi hal ini Erry meminta Sekda untuk terus mengawal sistem akuntabilitas instansi pemerintahan, sekaligus menkosolidasikan dengan rencana aksi yang sudah direkomendasi KPK. Diharapkan Erry kedepan Pemprov Sumut harus mampu menujukan hal yang positif melalui perbaikan dan peningkatan kinerja yang semakin baik secara menyeluruh dengan kerja nyata.

"Saudara-saudara sekalian hal penting terkait hasil perolehan nilai evaluasi SAKIP tahun 2015 yang lalu oleh Kemenpan RB di mana Pemprov Sumut memperoleh nilai CC, belum B. Saya berharap tahun depan kita bisa dapat nilai B,"ujar Erry.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Buka Rakor dan Evaluasi Pengembangan Geopark Nasional Kaldera Toba
• 2.067 Sekolah Menengah Diambil Alih Pemprov Sumut

Dijelaskan Erry pada tahun 2015 lalu Pemprov Sumut mendapat skor 57,99 dari skor 100 yang diperoleh dari lima komponen penilaian. Lima komponen penilaian tersebut yakni perencanaan kinerja dengan bobot 30, pengukuran kinerja bobot 25, pelaporan kinerja bobot 15, evaluasi kinerja bobot 10, serta pencapaian kinerja dengan bobot 20. Sedangkan Pemprovsu pada tahun 2015 hanya memperoleh nilai 18,85 untuk perencanaan, untuk perekrutan mendapat nilai 11,56, pelaporan kinerja 9,74, evaluais kinerja 6,48, serta pencapaian kinerja 11,36.

"Dari hasil perolehan skor tersebut Pemprovsu belum maksimal dalam mencapai kinerja atas target kinerja, baik itu RPJMD secara makro, maupun target kinerja level SKPD yang diperjanjikan tahun 2015. Untuk itu kedepan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan didasari tekad dan komitmen yang dibangun dan dukung dan oleh kebijakan-kebijakan internal. Baik itu didukung Perda, maupun peraturan kepala daerah yang berkenaan dengan implementasi penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja,"ujarnya.

Ditegaskan Erry perjanjian kinerja yang baru ditandatangi ini dalam rangka kontrak dari SKPD tentang apa yang harus dia laksanakan pada tahun anggaran berjalan.

"Apalagi ada banyak pejabat yang baru. Sehingga mereka benar-benar bisa melaksanakan sesuai dengan arahan dan juga telah ditetapkan oleh Menpan RB . Tadi saya sudah sampaikan beberapa poin-poin yang harus mereka laksanakan sehingga ada tugas dan tanggungjawab yang jelas. Apa yang dilakukan sehingga penilaiannya juga bisa lebih transfaran dan bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.(BS03)

Dinkes Asahan Waspadai Penyebaran Malaria di Daerah Pesisir

Danau Toba Jadi Salah Satu dari 10 Destinasi Prioritas Pariwisata Nasional

Gubernur Sumut Buka Rakor dan Evaluasi Pengembangan Geopark Nasional Kaldera Toba

2.067 Sekolah Menengah Diambil Alih Pemprov Sumut

Pemkab Asahan Terima KKN UINSU

Terkait Inventarisasi Aset Sekolah, Syawal Gultom Khawatirkan Pengawasan Pemprov