Menaker: Tata Kelola yang Kuat Hadirkan Layanan Ketenagakerjaan yang Lebih Baik
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Kar
Ekonomi
Beritasumut.com-Menanggapi pengalihan kewenangan sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah yang mensyaratkan pengalihan kewenangan khususnya untuk tingkat SLTA dari kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (sumut), pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Prof Syawal Gultom, mengkhawatirkan hal ini menjadi
kendala terkait dengan rentang kendali pengawasan yang dinilai terlalu luas bagi provinsi.
“Kalau kita lihat jika pemerataan guru khususnya SLTA dilakukan oleh Pemprovsu pada tahun depan, maka yang akan menjadi kendala adalah persoalan rentang kendali pengawasan. Sebab hal ini perlu dipikirkan, bagaimana provinsi mau melakukan kendali pengawasan sampai ke 33 kabupaten/kota di Sumut, bagaimana system yang akan dilakukan ini perlu diantisipasi lebih dulu,” ujar Syawal yang juga menjabat sebagai Rektor Unimed.
Dijelaskan Syawal, jika Pemprovsu harus membangun UPT lagi di masing-masing daerah, tentu ini akan menjadi permasalahan baru dan membutuhkan anggaran lagi. Apalagi pengalihan kewenangan yang dimaksud itu adalah proses pembinaan yang harus dilakukan oleh Pemprov
Sumut yakni melakukan pelatihan untuk guru hingga persoalan kepangkatan guru secara lintas kabupaten/kota.
“Kalau pemerataan guru ini berjalan tentu untuk distribusi guru di Sumut kita yakin akan lebih baik. Artinya guru dari kabupaten A bisa mengajar di kota B. Sehingga tidak terjadi penumpukan guru di satu daerah. Namun, hal ini juga bakal menjadi permasalahan baru, karena selama ini Walikota maupun Bupati menilai ada hak otonom, di mana daerah yang mengatur terhadap sekolah, karena selama ini sekolah menjadi aset dari daerah,” terang Syawal.
Oleh karena itulah, kata Syawal untuk melakukan pemerataan guru di Sumut ini diperlukan konsep dan sistem yang baik, sehingga tidak ada proses yang tercederai. Artinya, baik Pemprovsu dan kepala daerah harus duduk bersama termasuk juga dengan stakeholder pendidikan, sehingga program yang akan mulai di jalankan enam bulan ke depan ini nantinya dapat berjalan dengan baik.
Syawal menyebutykan, pihaknya akan berupaya meningkatkan kualitas guru, sehingga ketika guru sudah berkualitas pasti akan siap ditempatkan di mana saja. (BS03)
Baca Juga:
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Kar
Ekonomi
Aliansi Mahasiswa Peduli Masyarakat Sumatera Utara (AMPMSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolrestabes Medan, Selasa (2/6/2026). Dalam
Peristiwa
Masyarakat yang gerah dengan maraknya peredaran narkoba di Jalan Jermal 7 Ujung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dan bandar
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di berbagai daerah melalui Balai Besar
Politik & Pemerintahan
Warga Kota Medan kembali gempar. Diskotik sekaligus KTV Krypton yang berlokasi strategis di Jalan Gajah Mada Nomor 53, Kelurahan Babura, Kec
Hiburan
beritasumut.com Insiden pemadaman listrik massal (blackout) yang sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, k
Ekonomi
beritasumut.com Direktur Akademi PSMS Medan, Legimin Raharjo pemain Bekasi City FC, Iksan Chan dan mantan Pelatih PSPS dan PON Sumatera Ut
Olahraga
beritasumut.comPuluhan mesin judi tembak ikan yang dikendalikan dan dikelola oleh berinisial DS eksis beroperasi penuh 24 jam tanpa jeda di
Peristiwa
beritasumut.com Sidang gugatan eks karyawan terhadap PT Tor Ganda kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/5/2026). Dalam per
Peristiwa
beritasumut.comDalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, umat Buddha bersama organisasi kemasyarakatan melaksanakan kegiatan penaburan eco e
Cerita Sumut