DPRD Tolak LKPj Gubernur Sumut

Medan, (beritasumut.com) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan tidak dapat menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumut Akhir Tahun Anggaran 2013 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (12/6/2014).

Beberapa alasan pansus tidak dapat menerima LKPj yakni beberapa laporan tidak disampaikan secara terperinci seperti perolehan retribusi daerah Tahun 2013 serta postur belanja TA 2013 yang belum ideal karena lebih berpihak kepada pembiayaan aparatur daripada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Persoalan lainnya yakni mengenai bantuan daerah bawahan (BDB). BDB dianggap gagal karena banyak kabupaten/kota yang belum menerima dana BDB, padahal kabupaten/kota telah menganggarkan berbagai kegiatan dengan mata anggaran yang berasal dari BDB.

Kemudian, bantuan sosial, dana hibah dan bantuan lainnya juga tidak ada yang terealisasi. Persoalan terakhir yakni alat kesehatan (Alkes) dengan munculnya anggaran pengadaan dari BDB Provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak mengusulkan penerimaan alokasi BDB 2013.

Anggota DPRD Sumut Budiman Nadapdap mengatakan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sumut selama TA 2013 menunjukkan nilai buruk dari segi pembangunan masyarakat, berbeda dengan apa yang disampaikan saat kampanye. Dia pun memberikan komentar negatif dan mengkritik kepemimpinan Gubernur Sumut.

"Kinerja mereka (Gubernur Sumut) sangat buruk, tidak ada yang bisa dibanggakan. Saya melihat selama setahun ini, tercatat mendapat rapor merah," katanya yang segera meninggalkan ruang sidang sebelum selesai persidangan.

Pansus DPRD Sumut yang diketuai Marahalim Harahap memberikan rekomendasi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kepemudaan dan olah raga, penanaman modal, koperasi dan UKM serta beberapa bidang lainnya.

Meskipun mengkritik, pansus tetap memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut untuk urusan pemberdayaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

"Kritik yang kita sampaikan dalam paripurna tadi adalah kritik membangun. Kita tidak hanya mengkritik tapi juga memberikan solusi kepada mereka (Pemprov Sumut). Tetapi ada juga yang sudah baik, hanya perlu pembenahan agar lebih baik lagi," ujar Anggota DPRD Sumut Syamsul Hilal.

Di samping itu, Syamsul Hilal juga mengkritik sikap yang ditunjukkan anggota dewan lainnya yang tidak hadir dalam sidang tersebut. Untuk dapat memaksimalkan peran sebagai wakil rakyat, perlu ada keseriusan dan etika agar aspirasi masyarakat benar-benar terwakili di gedung terhormat ini.

"Lihat saja tadi, banyak sekali anggota dewan yang absen kan. Ada apa ini. Harusnya mereka serius dan paham, ini urusan yang penting. Bagaimana kita mau maju, begini saja mangkir," sebutnya.

Paripurna akan dilanjutkan dengan agenda penyerahan rekomendasi LKPj Akhir TA 2013 kepada Gubernur Sumut yang dijadwalkan, Jumat (13/6/2014) besok mulai pukul 09.00 WIB. (BS-033)

Sidang Paripurna Pergantian Ketua DPRD Sumut Direncanakan Pada 29 Juli Mendatang

Sekda Provsu Hasban Ritonga Mengaku Tidak Tau Soal Gratifikasi Pansus PAD

Data Saksi dan Tersangka Dugaan Suap Interpelasi Link ke Imigrasi

Istri Gubsu Kabur Usai Diperiksai KPK di Mako Brimobsu

Inilah Nama-nama Mantan dan Anggota DPRD Sumut yang Diperiksa KPK

Hingga Kamis Mendatang, KPK Akan Periksa 28 Mantan Anggota dan Anggota DPRD Sumut