Zulhas Tunggu Prabowo Bagi-bagi Tugas soal Makan Bergizi Gratis

beritasumut.com- Pemerintah bakal membuat payung hukum yang mengatur pembagian tugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya aturan itu dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden).

"Dan ini satu pekerjaan yang besar. Oleh karena itu perlu satu aturan, tadi kita disepakati yang akan dirumuskan bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang diatur," ujar Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Baca Juga:

• Belasan Siswa SDN 060870 Medan Diduga Keracunan Usai Santap MBG
• Sepekan, Kepastian Kompensasi Korban Keracunan MBG Karo Belum Jelas

Zulhas menyebut keberadaan payung hukum diperlukan agar masing-masing kementerian/lembaga tidak ragu-ragu dalam melakukan eksekusi. Kementerian/lembaga juga diharapkan tidak berjalan masing-masing jika payung hukumnya sudah terbit.

"Nanti impresi yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Ya, karena kalau tidak kan nanti kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing ya. Misalnya, nanti misalnya ada distribusi antara daerah. Itu kan perlu peraturan. Tugas-tugas nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah itu apa," bebernya.

Baca Juga:

• Dugaan Keracunan MBG di Galang, PDI Perjuangan Dorong Evaluasi Total Pelaksanaan Program
• Gubernur Bobby Bersama Wapres Pastikan Pemulihan Kesehatan Siswa yang Diduga Keracunan MBG di Karo

Adapun pelaksanaan MBG bakal dikebut dan membutuhkan anggaran Rp 1-2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," ungkapnya.

Zulhas menambahkan, selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

Belasan Siswa SDN 060870 Medan Diduga Keracunan Usai Santap MBG

Sepekan, Kepastian Kompensasi Korban Keracunan MBG Karo Belum Jelas

Dugaan Keracunan MBG di Galang, PDI Perjuangan Dorong Evaluasi Total Pelaksanaan Program

Gubernur Bobby Bersama Wapres Pastikan Pemulihan Kesehatan Siswa yang Diduga Keracunan MBG di Karo

Layangkan Surat, LPA Deli Serdang Desak Klarifikasi Penghentian MBG Balita

Polda Sumut Bangun Dapur Makan Bergizi Gratis