beritasumut.com - Anggaran pembangunan infrastruktur yang berada di bawah lingkup Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkena pemangkasan anggaran besar-besaran, hingga mencapai Rp 81 triliun.
Hal ini dikhawatirkan akan berimbas pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).
Merespons hal ini, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, efisiensi anggaran membuat kementerian/lembaga (KL) harus mendahulukan proyek-proyek prioritasnya. Menurut Basuki, IKN juga termasuk di dalamnya.
Baca Juga:
"Seharusnya apa yang dialokasikan harus ada yang, itu kan as a matter of priority, apa yang diprioritaskan ya kan, swasembada pangan, jalan, IKN, karena IKN ini juga Asta Cita, ini tergantung," kata Basuki, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Selain itu, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kementerian PU juga akan mendapatkan tambahan anggaran. Namun ia tak bisa merincikan berapa besarannya. Dengan demikian, Kementerian PU mendapat ruang anggaran lebih besar untuk dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur, termasuk IKN.
Baca Juga:
Basuki menekankan, pihaknya mendapat tugas untuk mengelola sarana dan prasarana yang sudah dibangun oleh Kementerian PU sebelumnya, serta membawa massa ke IKN. Karena itulah, ia akan mengikuti langkah yang dilakukan PU menyangkut infrastruktur tersebut.
Pembangunan IKN periode tahun 2022 s.d 2024 menjadi andil besar dari Kementerian PUPR. Sedangkan Otorita IKN mengambil tanggung jawab lebih besar untuk pembangunan proyek infrastruktur baru berikutnya, khususnya legislatif dan Yudikatif. Seiring dengan itu, secara bertahap proyek PU yang sudah rampung akan dialihkan pengelolaannya ke Otorita IKN.
"Saya jadi tugasnya untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah dibangun oleh PUPR dan membawa crowd di sana. Jadi saya kira kita ikuti apa yang disampaikan oleh Menteri PU," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto juga telah merestui pemberian anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN 2025-2028. Hal ini berdasarkan pada hasil Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Ia akan mengajukan agar Rp 8,1 triliun di antaranya bisa dicairkan segera untuk mendukung pembangunan di tahun ini.
"(Anggaran OIKN) yang bisa dipakai (setelah efisiensi) Rp 5,2 triliun. Jadi saya kira nanti, kami diberi waktu untuk melengkapi dokumen tambahan yang Rp 8,1 triliun sampai besok,' kata dia.
Sebagai informasi, anggaran Kementerian PU tahun 2025 kena potong sebesar Rp 81,38 triliun, dari semula Rp 110,95 triliun, sehingga menjadi hanya Rp 29,57 triliun.
beritasumut.com Direktur Akademi PSMS Medan, Legimin Raharjo pemain Bekasi City FC, Iksan Chan dan mantan Pelatih PSPS dan PON Sumatera Ut
Olahraga
beritasumut.comPuluhan mesin judi tembak ikan yang dikendalikan dan dikelola oleh berinisial DS eksis beroperasi penuh 24 jam tanpa jeda di
Peristiwa
beritasumut.com Sidang gugatan eks karyawan terhadap PT Tor Ganda kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/5/2026). Dalam per
Peristiwa
beritasumut.comDalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, umat Buddha bersama organisasi kemasyarakatan melaksanakan kegiatan penaburan eco e
Cerita Sumut
Lippo Karawaci menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen dan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dalam RUPST 2026.
Ekonomi
beritasumut.com Sidang perdana perkara pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh 34 mantan karyawan terhadap PT Tor Ganda di Pe
Peristiwa
PT Dua Rimba Medtech Indonesia resmikan fasilitas di Cikarang untuk dorong manufaktur alat kesehatan lokal dan solusi perawatan luka modern.
Kesehatan
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
