Pjs Walikota Pematangsiantar Dukung Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pemprov Sumut

beritasumut.com - Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pematangsiantar Drs Matheos Tan MM mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Badan Pendapatan Daerah yang memutihkan dan memberikan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2024.

Program tersebut berlangsung 21 Oktober hingga 31 Desember 2024. Program ini memberikan berbagai keringanan pajak kendaraan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan.

“Kita dari Pemerintah Kota Pematangsiantar menyambut baik program tersebut. Karena ada berbagai keringanan yang diperoleh masyarakat,” sebut Matheos, Kamis (31/10/2024).

Berbagai keringanan yang bisa diperoleh yaitu: Bebas tunggakan Pokok PKB sebelum tahun 2023; Bebas Denda PKB; Bebas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II dan seterusnya; Bebas Pajak Progresif; Diskon PKB sebesar 5 persen (sebelum jatuh tempo 30 s/d 60 hari); sera Bebas Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Matheos juga mengingatkan, sesuai informasi yang diperolehnya dari Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, yaitu kendaraan yang selama dua tahun tidak membayar pajak setelah masa berlaku STNK habis, maka data kendaraan tersebut akan dihapus.

“Oleh karena itu, manfaatkan program pemutihan dan diskon ini agar kendaraan Anda tidak menjadi kendaraan bodong. Pajak yang Anda bayarkan akan digunakan untuk membangun Provinsi Sumatera Utara, termasuk Kota Pematangsiantar,” sebut Matheos.(BS13)

Opsen Pajak Berlaku, Pemko Medan Dapat 66 Persen dari Pajak Kendaraan Bermotor

Optimalkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Pemko Medan Gelar Razia Gabungan Secara Rutin

Pj Gubernur Sumut Terima Penghargaan dari Pembina Samsat Nasional

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hindari Penghapusan Data Kendaraan Tahun Depan, Pemprov Sumut Imbau Masyarakat Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Maksimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Edy Rahmayadi Dukung Sanksi Penghapusan Data Kendaraan Tidak Bayar Pajak