18 Parpol Deklarasi Pemilu Damai, Kapolda: Damai di Hati dan Lingkungan

beritasumut.com - Sebanyak 18 partai politik mengikuti deklarasi pemilihan umum (pemilu) damai 2024 yang dilaksanakan di Mapolda Sumatera Utara (Sumut), Rabu (06/09/2023). Deklarasi ini juga dihadiri KPU Sumut, Bawaslu Sumut, dan unsur Forkopimda.

Dalam ikrar tersebut, terdapat lima poin yang disepakati. Pertama adalah mewujudkan pemilu 2024 yang berkualitas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian mewujudkan pemilu 2024 yang aman, damai dengan menjunjung tinggi, etika martabat bangsa dan negara serta menaati peraturan yang berlaku.

Ketiga menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi dan provokasi dan berimplikasi terjadinya polarisasi dalam masyarakat. Lalu menolak hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA dan politik uang. Terakhir, menghormati dan menerima hasil pemilihan umum tahun 2024.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengatakan, pemilu merupakan pesta demokrasi dan suka cita untuk memilih kepala negara, wakil rakyat serta juga kepala daerah dengan kesadaran penuh.

"Kita harus damai. Kita dalam suasana damai di hati, pikiran dan lingkungan. Kita jaga Sumut untuk pemilu yang tahap demi tahapnya terselenggara dengan baik," katanya.

Untuk itu, sebut Agung, diperlukan kesamaan pikiran dan persepsi tentang sejauh mana pesta demokrasi harus terselenggara dengan baik.

"Sehingga Sumut yang sedang membangun kemajuan di masa akan datang, tidak ada hambatan baik itu dalam kehidupan belajar mengajar, ekonomi dan lainnya bisa terus berjalan," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia berharap poin dari ikrar pemilu damai ini bisa terlaksana dengan baik. Apalagi, sambungnya, pemilu merupakan momen untuk merebut hati rakyat maka sebaiknya lebih menonjolkan program-program dan rencana unggul dari masing-masing.

Di Sumut, Agung menuturkan, terdapat sekitar 45.848 tempat pemungutan suara (TPS) yang harus dijamin keamanannya di setiap titik.

"Akan dipastikan titik-titik di mana petugas KPPS, seperti apa, semua logistik sampai tepat waktu, penyelenggaraan tahapan pemilu dapat berjalan baik. Kita jamin situasi aman di sekitar TPS," katanya.

Namun menurutnya, masyarakat sudah mengikuti pemilu berkali-kali dengan tingkat kedewasaan dan kecerdasan yang semakin tinggi. Sehingga hal yang dianggap kerawanan bisa diminimalisir dan dicari solusinya.

"Terhadap dinamika yang terjadi, pelanggaran aturan pemilu, ada Gakumdu. Kita dengan Kejaksaan (dan) Bawaslu pastikan aturan penyelenggaraan pemilu dijalankan dengan baik. Tentu ada kesiapan personel sampai dengan penjagaan di seluruh TPS," tandasnya.

[br] Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), M Aswin Diapari Lubis menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan proses untuk setiap aduan masyarakat bila ada pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu.

Dikatakannya, setiap kegiatan ada tahapan yang dijalankan sebagai pengawas pemilu yang diselenggarakan KPU dan pihaknya selalu dilibatkan dalam pengawasan dan juga proses sengketa.

Dia melanjutkan, pihaknya juga memetakan kerawanan dalam hal sosial politik, money politik, bidang logistik dan lainnya.

"Untuk titik-titik rawan sosial ada beberapa Kabupaten/Kota mungkin nanti menjadi perhatian khusus. Itu ada wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, kemudian Nias Selatan. Kemudian wilayah Labuhanbatu Utara," ujarnya.

Karena itu, tambahnya, pihaknya telah membuat skor ditiap daerah dengan tingkat rendah, sedang dan tinggi.

"Kemudian pemetaan terhadap bidang money politik ada beberapa daerah, ada spot tinggi maupun sedang dan rendah," pungkasnya.

Ketua KPU Sumut, Herdensi menyampaikan pemilu itu dari rakyat untuk rakyat. Karenanya dia mengapresiasi langkah kepolisian dalam upaya menciptakan pemilu damai.

"Kita bisa dilakukan dengan damai. KPU mengapresiasi langkah Polda Sumut untuk menciptakan pemilu damai. Komitment kita pemilu berjalan baik dan damai. Semoga pemilu berjalan dengan baik," ujarnya.(BS04)

Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat

DKPP Apresiasi KPU hingga Polri Sukseskan Pemilu 2024

3 Putusan Terkini MK Terkait Pemilu, Termasuk Hapus Ambang Batas Capres

PT 20% Dihapus, Komisi II DPR Bahas Jumlah Kandidat Pilpres Usai Reses

Komisi II DPR Terima 495 Aduan Terkait Pemilu hingga Mafia Tanah Selama 2024

Perludem Nilai Gubernur Dipilih DPRD Bikin Rakyat Tersandera