TO Satres Narkoba Polrestabes Medan Semakin Eksis Edarkan Sabu di Jermal 7, Segera Ditangkap
Masyarakat yang gerah dengan maraknya peredaran narkoba di Jalan Jermal 7 Ujung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dan bandar
Peristiwa
beritasumut.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia memberikan pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) kepada perangkat daerah Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar.
Pendampingan yang berlangsung di Ambhara Hotel Jakarta, Selasa-Rabu (8-9/8/2023) itu, untuk penyusunan Pohon Kinerja dan Penjenjangan Kinerja (Cascading) di lingkungan Pemko Pematang Siantar. Dari pendampingan ini, Pemko Pematang Siantar menargetkan memeroleh Nilai B.
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA saat pembukaan kegiatan Pendampingan, Selasa (08/08/2023) mengatakan, implementasi SAKIP Kota Pematang Siantar Tahun 2022 meraih predikat CC dengan Kategori Cukup. Capaian ini lebih baik bila dibandingkan tahun 2021 dengan predikat C Kategori Kurang.
“Untuk itu saya memotivasi Bapak/Ibu Pimpinan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar untuk terus berupaya membangun akuntabilitas, meningkatkan perencanaan yang berkinerja dan berorientasi hasil sehingga visi Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas dapat tercapai,” kata wali kota perempuan pertama di Pematang Siantar itu.
Mantan Direktur RSUD dr Djasamen Saragih itu mengimbau para Pimpinan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar agar mengikuti kegiatan tersebut dengan seksama dan penuh keseriusan.
“Saya berharap capaian SAKIP Kota Pematang Siantar Tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” kata dokter spesialis anak itu.
Pihak Kemenpan RB diwakili Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan Prof Dr Erwan Agus Purwanto dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Akhmad Hasmy memaparkan penggunaan APBN harus dijamin fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan untuk Masyarakat.
[br] Indeks RB dan Nilai SAKIP Kota Pematang Siantar cenderung meningkat setiap tahun dan Nilai SAKIP meningkat signifikan dari 40,57 di tahun 2021 dan menjadi 50,18 di tahun 2022.
Pendampingan Perangkat Daerah dibagi dua kelompok. Kelompok A yaitu Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, Satpol PP, Dinas PKP, dan Dinas PMPTSP.
Sedangkan Kelompok B: Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPKB, Inspektorat, dan Bappeda.(BS13)
Masyarakat yang gerah dengan maraknya peredaran narkoba di Jalan Jermal 7 Ujung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dan bandar
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di berbagai daerah melalui Balai Besar
Politik & Pemerintahan
Warga Kota Medan kembali gempar. Diskotik sekaligus KTV Krypton yang berlokasi strategis di Jalan Gajah Mada Nomor 53, Kelurahan Babura, Kec
Hiburan
beritasumut.com Insiden pemadaman listrik massal (blackout) yang sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, k
Ekonomi
beritasumut.com Direktur Akademi PSMS Medan, Legimin Raharjo pemain Bekasi City FC, Iksan Chan dan mantan Pelatih PSPS dan PON Sumatera Ut
Olahraga
beritasumut.comPuluhan mesin judi tembak ikan yang dikendalikan dan dikelola oleh berinisial DS eksis beroperasi penuh 24 jam tanpa jeda di
Peristiwa
beritasumut.com Sidang gugatan eks karyawan terhadap PT Tor Ganda kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/5/2026). Dalam per
Peristiwa
beritasumut.comDalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, umat Buddha bersama organisasi kemasyarakatan melaksanakan kegiatan penaburan eco e
Cerita Sumut
Lippo Karawaci menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen dan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dalam RUPST 2026.
Ekonomi
beritasumut.com Sidang perdana perkara pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh 34 mantan karyawan terhadap PT Tor Ganda di Pe
Peristiwa