Minggu, 27 September 2026

Komisi I DPR RI Sukamta: Pemerintah Harus Tanggung Jawab Penyalahgunaan NIK

Rabu, 07 Maret 2018 06:30 WIB
Komisi I DPR RI Sukamta: Pemerintah Harus Tanggung Jawab Penyalahgunaan NIK
BERITASUMUT.COM/IST
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Terkait informasi yang beredar bahwa ada NIK dari salah satu warga yang digunakan untuk mendaftarkan 50 nomor, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza membenarkan adanya kejadian tersebut. Akan tetapi hal ini adalah tindakan penyalahgunaan NIK, bukan kebocoran data.
 
Menanggapi hal tersebut, Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, menyatakan, "Kita minta pertanggungjawaban pemerintah atas tersalahgunakannya NIK ini. Sejak awal kami sudah berulang kali menegaskan pemerintah agar menjamin perlindungan dan keamanan data pribadi masyarakat sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang kependudukan. Pemerintah terkesan over confident untuk selalu menjamin tidak akan terjadi tersalahgunakannya data masyarakat," ujarnya melalui siaran persnya, Selasa (06/03/2018).
 
Sekretaris Fraksi PKS di DPR ini mengingatkan pemerintah agar melaksanakan amanah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengatur perlindungan data pribadi ini. Pada Pasal 26 ayat 1, diatur bahwa penggunaan informasi menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."
 
Pada bab penjelasan UU ITE juga ditegaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Maka, dengan kejadian disalahgunakannya NIK dan KK ini, dapat diartikan bahwa pemerintah telah lalai dalam menjamin salah satu hak pribadi warganya. “Kami setuju dengan urgensi  registrasi Sim Card dalam rangka mencegah dan meminimalisasi tindak kejahatan seperti kejahatan terorisme, penipuan, hoax, dll. Tapi tanpa jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi, hanya akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru," terangnya.
 
Di samping itu, sambung Sukamta, dengan adanya data pengguna yang akurat ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan dunia digital di Indonesia. Tetapi lagi-lagi syarat utama pengembangan digital adalah keamanan data pribadi. "Tanpa itu dunia digital kita akan tetap rentan dan pasti tidak akan berkembang dengan optimal. Karena itu saya mendesak Kominfo untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dan bila memang terjadi kesalahan, tuntut pertanggungjawaban semua pihak terkait. Meskipun bila kesalahan ada pada operator, pemerintah juga tetap harus ikut bertanggung jawab," tegas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. (Rel)

Tags
DPR RIfraksi pksKartu SIMPemerintah RIPenyalahgunaan NIKRegistrasi SIMSukamta
beritaTerkait
Badan Legislasi DPR RI Kunjungi Kadin Sumatera Utara Bahas Penyusunan RUU Kadin

Badan Legislasi DPR RI Kunjungi Kadin Sumatera Utara Bahas Penyusunan RUU Kadin

Reses DPR ke Polres Pematangsiantar, Hinca Pesankan ini ke AKBP Sah Udur

Reses DPR ke Polres Pematangsiantar, Hinca Pesankan ini ke AKBP Sah Udur

Terima Kunker Anggota Komisi I DPR RI, Kadis Kominfo Ilyas Sitorus Sampaikan Permasalahan Komunikasi dan Informasi di Sumut

Terima Kunker Anggota Komisi I DPR RI, Kadis Kominfo Ilyas Sitorus Sampaikan Permasalahan Komunikasi dan Informasi di Sumut

Yusril Ungkap Peluang MK Batalkan Parliamentary Threshold

Yusril Ungkap Peluang MK Batalkan Parliamentary Threshold

Ketua Komisi VIII DPR RI Beri Apresiasi Berkat Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Sumut

Ketua Komisi VIII DPR RI Beri Apresiasi Berkat Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Sumut

Sekdako Binjai Hadiri Rapat Kerja Kesiapan Pilkada Bersama Komisi II DPR RI

Sekdako Binjai Hadiri Rapat Kerja Kesiapan Pilkada Bersama Komisi II DPR RI

komentar
beritaTerbaru
hit tracker