Kamis, 02 April 2026

Ini Catatan Politisi Senior Asal Sumbar Terhadap RAPBN 2018

Jumat, 01 September 2017 16:30 WIB
Ini Catatan Politisi Senior Asal Sumbar Terhadap RAPBN 2018
beritasumut.com/ist
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Ditengah rapat paripurna DPR RI Kamis (31/08/2017) Refrizal menyampaikan beberapa catatannya terkait dengan RAPBN 2018. Politisi senior asal PKS ini memberikan perhatian khusus terhadap Isu tentang kemiskinan, ketimpangan dan posisi utang Indonesia.
 
Mengenai angka Kemiskinan, Refrizal berpendapat bahwa pengurangan angka kemiskinan di Era Pemerintahan Jokowi mengalami perlambatan yang cukup signifikan.
 
“Pada era 2009-2014 rata-rata angka kemiskinan berkurang sebanyak 0,58% per tahun, sedangkan pada era Jokowi pengurangan angka kemiskinan hanya sebesar 0,26% per tahun. Tentu ini menunjukkan gejala bahwa program yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini kurang tepat," ungkap politisi senior PKS ini.
 
Selanjutnya, Refrizal menyampaikan bahwa perlu perhatian serius soal ketimpangan. Target Penurunan Tingkat Kesenjangan (Gini Ratio) pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0,38 persen, realisasinya berdasarkan data BPS per September 2016 Gini Ratio berada diangka 0,394 dari sebelumnya 0,408 di Maret 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah belum optimal dalam mengurangi ketimpangan stagnan.
 
Mengenai ketimpangan, Bank Dunia memberikan warning soal potensi ledakan social akibat ketimpangan yang semakin lebar.
 
“Upaya pemerintah dalam mendorong aktivitas  yang berorientasi pada masyarakat golongan menengah ke bawah belum terlaksana dengan baik. Indikatornya adalah tingginya inflasi di pedesaan terutama untuk bahan makanan, nilai tukar petani yang belum membaik, minimnya realisasi kredit UMK yang hanya sebesar 18% dari total kredit perbankan,” papar Anggota komisi XI DPR RI ini.
 
Selain kemiskinan dan ketimpangan yang belum membaik, isu mengenai utang juga perlu diperhatikan dalam RAPBN 2018. Faktanya utang telah menjadi beban anggaran dari tahun ke tahun.
 
Refrizal menyampaikan bahwa pada 2015, pembayaran kewajiban bunga utang Pemerintah mencapai Rp 155 triliun atau 8,6 persen dari belanja negara, angka ini melonjak menjadi Rp 247 triliun (11,2%) pada RAPBN 2018.
Perlu diperhatikan bahwa beban pembayaran bunga utang pada RAPBN 2018 jauh lebih tinggi dibanding belanja subsidi dan belanja fungsi perlindungan sosial yang hanya sebesar Rp 172 triliun dan Rp 162 triliun.
 
Ironisnya, defisit pada 2015 dan 2016 lalu tidak terencana dengan baik. Buktinya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah cukup besar yang berturut-turut mencapai Rp 24 triliun dan Rp 26 triliun. “Secara sederhana, besarnya SiLPA berarti negara merugi karena sudah berutang tetapi tidak menggunakan utang tersebut untuk pembangunan, padahal kita sudah menanggung beban bunga,” pungkas Politisi asal Sumatera Barat ini.(rel)
 

Tags
APBDAPBNRAPBN
beritaTerkait
Kelola Keuangan Daerah, Pemko Medan Pastikan Setiap Rupiah Digunakan untuk Kepentingan Rakyat

Kelola Keuangan Daerah, Pemko Medan Pastikan Setiap Rupiah Digunakan untuk Kepentingan Rakyat

Pj Gubernur Sumut Minta Perangkat Daerah Kooperatif dan Proaktif

Pj Gubernur Sumut Minta Perangkat Daerah Kooperatif dan Proaktif

DPR Soroti Pelemahan Rupiah, Sudah Lampaui Asumsi APBN 2025

DPR Soroti Pelemahan Rupiah, Sudah Lampaui Asumsi APBN 2025

16 Pos Anggaran yang Dihemat Prabowo: Alat Tulis Hingga Perdinas

16 Pos Anggaran yang Dihemat Prabowo: Alat Tulis Hingga Perdinas

Presiden Prabowo Tekankan Penyusunan Anggaran Harus Berorientasi pada Efisiensi dan Penghematan

Presiden Prabowo Tekankan Penyusunan Anggaran Harus Berorientasi pada Efisiensi dan Penghematan

Mendes Alokasikan Rp 16 Triliun dari Dana Desa untuk Swasembada Pangan

Mendes Alokasikan Rp 16 Triliun dari Dana Desa untuk Swasembada Pangan

komentar
beritaTerbaru
hit tracker