Jumat, 11 September 2026

Tantangan DKPP, Tegakkan Kode Etik dan Berlaku Adil Bagi Semua

Selasa, 13 Juni 2017 12:30 WIB
Tantangan DKPP, Tegakkan Kode Etik dan Berlaku Adil Bagi Semua
beritasumut.com/ist
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Usai mengikuti pelantikan, Harjono, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/06/2017) menyampaikan bahwa langkah awal yang dilakukan yakni inventarisasi pekerjaan. Ia menyampaikan hal itu perlu untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang perlu ditindaklanjuti.
 
“Yang kedua, kita bersyukur karena ini warisan Pak Jimly. Biasanya Pak Jimly itu kalau memberi warisan kan pasti baik begitu. Kita ambil baiknya lah,” tutur Harjono.
 
Secara administratif, menurut Harjono, tidak ada hambatan berarti yang akan dihadapi. Ia menambahkan bahwa kemungkinan yang perlu dilakukan adalah perbaikan untuk meningkatkan kerja sama sebagai sebuah tim.
 
Saat ditanya mengenai pemilu 2019, Harjono ungkapkan memang haru dipersiapkan perangkatnya, kesigapan anggota, dan hal lain yang perlu yakni perubahan peraturan.
 
“Pasti itu perlu ada satu perubahan aturan, tapi itu nanti kita kasih semua, apa yang sudah ada lalu kemudian akan kita tambah apa. Itu tantangan pertama. Selagi kita barangkali ada kosong sampai Pilkada 2018, ini ada kesempatan dengan teman-teman ini untuk melihat peraturan yang ada untuk disempurnakan. Saya kira itu,” tutur Harjono.
 
Mengenai Undang-Undang Pemilu Harjono menyampaikan bahwa nantinya DKPP akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada.  Ia juga menyampaikan harapan agar DKPP ke depan putusan yang dihasilkan memiliki keadilan bagi semua pihak.  “Jangan sampai putusan-putusan kita nanti dirasa tidak adil dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita sempurnakan,” tambah Harjono.
 
Kemungkinan adanya tarik-menarik dari parpol jelang pemilu 2019, Harjono ungkapkan bahwa DKPP nantinya berangkat dari pengaduan sehingga dari delik aduan itulah yang kemudian akan diperiksa.
 
“Ya itu kredibilitas kita, oleh karena itu kita harapkan bahwa semua bekerja sama dan menjaga fairness. Oleh karena itu tantangannya adalah kita sebagai penyelenggara mengenai penegakan kotik (kode etik) itu bisa betul-betul adil,” pungkas Harjono, seperti dilansir setkab.go.id.(BS01)

Tags
beritaTerkait
Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat
Lantik Bupati dan Wakil Bupati Madina, Gubernur Sumut Ingatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Landasan Bekerja
Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Bersama Stakeholder Pada Pilkada Tahun 2024
Sertijab Bupati Asahan, Wagub Sumut Ajak Selaraskan Pembangunan Pemkab dan Pemprov
Ada Calon Kepala Daerah Didiskualifikasi MK, Ini Pembelaan Diri KPU di DPR
MK Putuskan Pilkada Pasaman Diulang, Cawabup Eks Napi Didiskualifikasi
komentar
beritaTerbaru
hit tracker