Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bakal menjajaki komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi problem gaji guru honor SMA/SMK saat ini. Meskipun begitu, alokasi 15 persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap sekolah dinilai dapat membantu memenuhi sebagian besar kebutuhan tenaga pengajar honorer.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis mengatakan saat ini alokasi dana BOS SMA/SMK Negeri sedang dalam proses pencairan menunggu penerimaan laporan Rencana Anggaran Sekolah (RAS) masing-masing sekolah. Di mana pada periode triwulan pertama 2017, alokasi sebesar Rp127 Miliar. Sehingga diperkirakan dua hingga tiga pekan mendatang, dana tersebut akan disampaikan.
"Dengan alokasi anggaran per siswa Rp1,4 juta, maka jika jumlah siswanya banyak, alokasi 15 persen itu bisa memenuhi pembayaran gaji guru honor. Namun memang beberapa daerah seperti Nias Selatan, jumlah siswanya lebih sedikit jika dibandingkan dengan ketersediaan tenaga pengajar. Berbeda dengan kota besar yang jumlah siswanya cenderung lebih besar," ujar Arsyad kepada wartawan, Senin (08/05/2017).
Menurutnya, kecenderungan ini yang membuat sebagian daerah mengalami kekurangan karena alokasi 15 persen dari dana BOS yang diterima, masih kurang untuk memenuhi pembayaran gaji guru honor. Sedangkan di perkotaan seperti Kota Medan, lanjutnya, justru anggarannya dibayarkan melalui sumbangan komite sekolah masing-masing.
"Seperti Kabupaten Madina, walaupun sekarang SAMA/SMK itu sudah kewenangan provinsi, tetapi mereka tetap menganggarkan dana APBDnya untuk membayar gaji honorer dari DAK. Apalagi kan anggaran dari pusat itu tidak berkurang walaupun sudah dialihkan ke Pemprov," sebutnya.
Pemprovsu dalam hal ini katanya, akan membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menangani pembayaran gaji tersebut. Sehingga sebelum hal ini menjadi tanggung jawab Pemprovsu melalui APBD, ada langkah yang solutif agar kebutuhan tenaga pengajar non ASN itu terpenuhi."Alokasi dana BOS itu kan sebesar Rp1,4 juta per siswa. Sedangkan kebutuhan belajar mengajar itu dihitung sebesar Rp4juta. Sehingga selisihnya Rp2,6 juta lagi, itulah yang menjadi kerja komite. Tetapi namanya sumbangan, bukan iuran," jelasnya.
Pihaknya juga menghitung bahwa kebutuhan tenaga pengajar honorer di Sumut berkisar 3 ribu orang. Tetapi pada kenyataannya jumlahnya mencapai 11 ribu orang. Karena kemungkinan ada beberapa jenis pengangkatan seperti SK Bupati, SK Komite, SK Kepala Sekolah bahkan SK 'sendiri'.
"Kita juga melihat bagaimana di provinsi lain. Termasuk komunikasikan dengan DPRD dan kabupaten/kota. Sedangkan untuk keberadaannya, akan didata lagi sebelum disiapkan SK pengangkatannya oleh gubernur," sebutnya.
Sementara Anggota Komisi E DPRD Sumut JAM Besar Djoeli mengatakan pihaknya juga sudah melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana pemerintah di daerah timur Indonesia itu telah membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pembayaran gaji guru honor. Sehingga dengan peralihan kewenangan SAMA/SMK tersebut, tidak ada masalah."Untuk penggunaan APBD, kita juga akan susun Perda-nya, agar keberadaan guru honorer ini bisa ditampung setiap tahunnya," kata Nezar.
Dirinya mengatakan bahwa DPRD dalam hal ini terus mendorong agar bagaimana komite sekolah yang ada, bisa mengalokasikan anggarannya membayarkan gaji guru honor. "Tetapi tetap sifatnya sumbangan," katanya.
Diketahui berdasarkan data yang ada, jumlah SMA dan SMK di Sumut masing-masing sebanyak 566 dan 652 sekolah di 33 kabupaten/kota. Sementara kebutuhan dana BOS untuk triwulan pertama sebesar Rp32 Miliar untuk SMA dan Rp44,8 Miliar untuk SMK. Sementara untuk SMA/SMK Negeri, alokasinya menunggu laporan RAS. (BS03)
Tags
beritaTerkait
komentar
