Pertamina Sumbagut Pastikan Ketersediaan Pasokan Energi Selama Ramadan dan Menjelang Idulfitri
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan pasokan energi berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) d
Ekonomi
beritasumut.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan ada Nota Diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Agus mengatakan dia sudah menonaktifkan 71 orang pegawai Imigrasi Soetta buntut masalah itu.
Hal itu disampaikan Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Dia mengatakan ada 44 kasus yang dialami 60 warga China pada Februari 2024 sampai Januari 2025.
"Dari periode tersebut, telah terjadi 44 kasus terhadap 60 warga negara China dan telah ada pengembalian uang sejumlah total Rp 32.750.000 kepada masing-masing warga China," kata Agus dalam rapat.
Baca Juga:
Agus mengatakan pihaknya langsung melakukan investigasi. Hasilnya, terdapat 39 petugas Imigrasi yang mengecek dokumen WN China dan diduga terlibat pungli.
"Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan investigasi dan ditemukan fakta bahwa berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan warga China sebagaimana nota diplomatik, terdapat sejumlah 39 petugas Imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap warga China yang tertera di dalam nota diplomatik tersebut," ujar Agus.
Baca Juga:
"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan pengembalian (uang) kepada masing-masing," tambahnya.
Agus mengatakan ada 71 pegawai di Imigrasi Soetta yang dinonaktifkan buntut kasus itu. Dia mengatakan pegawai yang dinonaktifkan terdiri atas pejabat struktural hingga petugas konter.
"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut, telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai yang terdiri dari tiga pejabat struktural, satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor, dan 40 orang petugas counter," kata Agus.
Kepala Kantor Imigrasi Soetta juga diganti oleh Kementerian Imipas. Adapun untuk pegawai yang dinonaktifkan kini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal.
"Sedangkan untuk Kakanim saat itu, baru saja telah kami serah terima jabatan tanggal 21 Januari. Bagi para pegawai yang telah dinonaktifkan saat ini, masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap dia.
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan pasokan energi berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) d
Ekonomi
Beredar berita bahwa Proyek Kota Dell Megapolitan telah berbohong kepada konsumen dengan mengatakan Proyek Kota Deli Megapolitan
Ekonomi
beritasumut.com Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan ker
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Sales Area (SA) Aceh melaksanakan kegiatan upskilling dan buka bersama ba
Pendidikan
beritasumut.com Langkah PSMS Medan di pekan ke21 Pegadaian Championship 2025/2026 harus terhenti dengan rasa pahit. Bertandang ke markas F
Olahraga
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemeri
Peristiwa
beritasumut.com Pertarungan sarat gengsi akan tersaji pada pekan ke21 Pegadaian Championship Liga 2 Indonesia saat FC Bekasi City menjamu
Olahraga
beritasumut.comKementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang di pimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melun
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Pemerintah Kota Banda Aceh melalui UPTD Metrolog
Peristiwa
Arman Chandra raih gelar Magister Hukum di Universitas Panca Budi Medan usai sukses pertahankan tesis tentang tanggung jawab pidana perusaha
Pendidikan