beritasumut.com - Sidang lanjutan Perkara Pidana Nomor 484/Pid. B/2023/PN.Bks atas nama terdakwa H. Dani Bahdani, S.H., dengan agenda pemeriksaan saksi dengan dakwaan pemalsuan yang digunakan dalam perkara Perdata Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks Tanah Mabes TNI di Jatikarya, Bekasi, kembali digelar secara terbuka untuk umum. Agenda sidang menghadirkan 1 (satu) orang saksi lagi yaitu saudara W Penilai Pajak Ahli Madya pada Kanwil Dirjen Pajak Wilayah III (Bogor, Depok, Bekasi), bertempat di Ruang Sidang Kartika 1 Lantai II Pengadilan Tinggi Negeri Kota Bekasi Kelas 1A Khusus Jl. Pintu Air, Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (06/03/2024).
Dalam sidang kali ini dipimpin oleh Majelis Hakim Basuki Wiyono, S.H., M.H., dengan Hakim Anggota 1 Sorta Ria Neva, S.H., Hakim Anggota 2 Joko Saptono, S.H., M.H., Panitera Pengganti Nining Anggraini K, S.H., Jaksa Penuntut Umum (JPU) Heru Saputra, S.H., M.Hum., Danu Bagus Pratama, S.H., M.H., Suwardi, S.H., Hasbuddin B. Paseng, S.H, dan Pengacara dari tersangka diantara: Jhon, S.E., Panggabean ,S.H., M.H., Daance Yohanes, S.H., Togap L. Panggabean, S.H., Mangasi Ambarita, S.H., Ganti Lombantoruan, S.H., M.H.
Dalam sidang Majelis Hakim menanyakan kepada saksi terkait siapa yang mengeluarkan Ipeda, dasar penerbitan Ipeda, apakah girik merupakan bukti kepemilikan, dan kalau tanah belum bersertifikat bagaimana bayar pajaknya. Saksi W menjawab dengan tegas bahwa kantor Ipeda telah berubah menjadi Direktorat Pajak Bumi dan bangunan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1985. Sejak itu yang berwenang dalam penerbitan bukti pembayaran pajak adalah Kantor PBB, bukan lagi kantor Ipeda.
“Wajib pajak bisa hilang kewajibannya, karena adanya pengalihan objek pajak kepada instansi pemerintah atau objek pajak tersebut menjadi Barang Milik Negara (BMN),” ujar Saksi.
Lebih lanjut Saksi menjelaskan bahwa bukti pembayaran pajak yang pernah dikeluarkan SPPT-nya dikeluarkan oleh kantor PBB Bekasi, dan pada saat pembayaran kwitansi tersebut masih berbentuk kantor Ipeda, sedangkan tulisan tanda terimanya kantor PBB.
“Ipeda itu semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sudah tidak ada lagi, yang ada adalah kantor PBB bukan Ipeda dan pada tanggal 5 September tahun 1992 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1992 maka kewajiban pajak terhadap objek tersebut sudah menjadi tanggungan Negara, karena objek pajak tersebut sudah menjadi aset Negara/Barang Milik Negara (BMN),” ungkap Saksi.(ril)
beritasumut.com Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga berupaya keras menormalisasi pasokan
Peristiwa
beritasumut.comBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendukung optimalisasi penyediaan dan penyaluran Jenis Bahan Bakar Tert
Ekonomi
beritasumut.com Tim Dosen dari Universitas Muslim Nusantara (UMN) AlWashliyah sukses melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (
Pendidikan
Ketua WALUBI Medan mengimbau umat Buddha menyambut Tahun Baru 2026 dengan sederhana sebagai bentuk empati kepada korban bencana di Sumatra.
Cerita Sumut
beritasumut.comPengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan yang dipimpin langsung oleh Ketua KADIN Medan, Arman Chandra, melaksana
Peristiwa
WALUBI Medan menghadiri Refleksi Akhir Tahun bersama Majelis AgamaAgama sebagai wujud penguatan dialog lintas iman di Kota Medan.
Cerita Sumut
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur memantau arus penumpang di Bandara Internasional Kualanamu sebagai moda transportasi udara, serta di Stasi
Peristiwa
beritasumut.comSebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Langkat, Yayasan IKAL (Ikatan Keluarga Al
Cerita Sumut
Badan Legislasi DPR RI kunjungi Kadin Sumatera Utara untuk menyerap aspirasi penyusunan RUU Kadin guna memperkuat peran dunia usaha.
Politik & Pemerintahan
Perayaan Natal keluarga besar PT Bank Sumut berlangsung khidmat dan penuh kehangatan di Tiara Convention Hall Medan, Sabtu (6/12/2025).
Peristiwa
