Warga Desak Tindakan Tegas untuk Krypton KTV, Aparat Hukum Siapkan Pengawasan Ketat
Satu pekan setelah isu Diskotik Krypton di Jalan Gajah Mada mencuat kembali, tekanan dari masyarakat semakin memuncak. Warga Kelurahan Babur
Peristiwa
Beritasumut.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) mengapresiasi Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan siap untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait bisnis PCR.
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, kesiapan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan siap untuk diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, merupakan bukti bahwa dirinya menjunjung tinggi penegakan hukum. "Sikap Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan pejabat negara ini memang patut untuk dipuji. Ini membuktikan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan merupakan seorang kesatria sejati," ujar Gandi Parapat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (13/11/2021).
Gandi Parapat menyarankan, KPK maupun BPK supaya melakukan penelusuran terkait bisnis PCR yang menyeret nama Luhut Binsar Pandjaitan karena menyokong dana ke PT Solidaritas Indonesia (GSI). Perusahaan ini ikut dalam pengelolaan PCR. "PMPHI sangat meyakini KPK objektif jika menangani masalah bisnis PCR yang sedang hangat di tengah publik ini. Lembaga antirasuah tersebut dipastikan tidak akan memaksakan kasus itu karena kepentingan pihak yang membenci Luhut," tegasnya.
Baca Juga:
Baca Juga : Kemenkes Bersama BPKP Tutup Peluang Tarif PCR Rugikan Masyarakat
Menurut Gandi, penelusuran masalah bisnis PCR oleh KPK memang perlu dilakukan. Penanganan kasus ini juga membawa nilai positif bagi Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. "Nama Menko Luhut Binsar Pandjaitan sudah tercemar akibat bisnis PCR tersebut. Oleh karena itu, kita menginginkan KPK maupun BPK untuk membuka masalah ini secara terang benderang. Jangan sampai masalah ini merugikan Luhut," jelasnya.
Baca Juga:
Gandi menyarankan, hasil penyelidikan KPK maupun audit BPK supaya cepat dikemukakan ke tengah publik. Sehingga, nama baik Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat dituding terlibat dalam bisnis PCR tersebut, dapat segera dipulihkan. "PMPHI juga meminta BPK maupun KPK supaya melihat situasi dan kondisi pandemi pada jauh hari sebelumnya saat menangani bisbis PCR tersebut. Tentunya, kedua lembaga ini dapat membedakan harga PCR saat awal pandemi maupun saat penanganan pandemi sekarang ini," tandasnya. (BS04)
Satu pekan setelah isu Diskotik Krypton di Jalan Gajah Mada mencuat kembali, tekanan dari masyarakat semakin memuncak. Warga Kelurahan Babur
Peristiwa
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Kar
Ekonomi
Aliansi Mahasiswa Peduli Masyarakat Sumatera Utara (AMPMSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolrestabes Medan, Selasa (2/6/2026). Dalam
Peristiwa
Masyarakat yang gerah dengan maraknya peredaran narkoba di Jalan Jermal 7 Ujung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dan bandar
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di berbagai daerah melalui Balai Besar
Politik & Pemerintahan
Warga Kota Medan kembali gempar. Diskotik sekaligus KTV Krypton yang berlokasi strategis di Jalan Gajah Mada Nomor 53, Kelurahan Babura, Kec
Hiburan
beritasumut.com Insiden pemadaman listrik massal (blackout) yang sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, k
Ekonomi
beritasumut.com Direktur Akademi PSMS Medan, Legimin Raharjo pemain Bekasi City FC, Iksan Chan dan mantan Pelatih PSPS dan PON Sumatera Ut
Olahraga
beritasumut.comPuluhan mesin judi tembak ikan yang dikendalikan dan dikelola oleh berinisial DS eksis beroperasi penuh 24 jam tanpa jeda di
Peristiwa
beritasumut.com Sidang gugatan eks karyawan terhadap PT Tor Ganda kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/5/2026). Dalam per
Peristiwa