Kepala Suku Dani Sebut Warga Papua Lebih Percaya TNI-Polri Daripada KSB

Beritasumut.com - Kepala Suku Dani Jembatan Murib meyakini dan mengakui kehadiran aparat TNI-Polri di Papua telah memberikan rasa aman untuk seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih tersebut. Hal ni menjadi bukti bahwa warga Papua lebih percaya dengan TNI-Polri daripada Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) Papua.

“Aparat TNI-Polri selalu bertugas untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat luas. "Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI," ujarnya melalui siaran pers TNI, Kamis (18/03/2021).

Lebih lanjut, Jembatan Murib mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur dan SDM di Papua, sehingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua. "Selain itu pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus kepada kami masyarakat Papua,” sambungnya.

Baca Juga:

• Danrem 174 Merauke Tinjau Prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 757/Ghupta Vira
• Jaga Stabilitas Keamanan, Satgas Yonif 126/KC Gelar Sweeping di Perbatasan

Baca Juga : Wamendes PDTT: KKB Tidak Berhak Terima Dana Desa

Kepala Suku menyampaikan rasa terima kasih kepada aparat keamanan yakni TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak. "Sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai," sebutnya.

Baca Juga:

• Kreativitas Satgas Yonif 126/KC, Latihkan Musik kepada Anak-Anak Perbatasan
• Satgas Kodim Yalimo Yonif RK 751/VJS Layani Masyarakat Papua di Bidang Kesehatan

Sementara itu, Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa, dalam keterangannya Rabu (17/03/2021) mengatakan bahwa keberadaan TNI-Polri di Papua sebagai upaya menegakkan kedaulatan negara dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua dari ancaman serta teror KSB. “Penarikan TNI-Polri dari Papua selama ini disuarakan oleh KSB dan para pendukungnya, yang tidak menginginkan Papua kondusif dan sejahtera,” katanya.

Menurutnya, dalam menciptakan kondisi yang tidak kondusif di Papua, KSB bukan saja melakukan kekerasan dan teror dengan senjata, namun juga menyebar hoaks atau berita bohong yang memutarbalikkan fakta untuk menyudutkan pemerintah dan aparat TNI-Polri melalui media online tertentu dan akun-akun medsos pendukungnya.

[br] Oleh karenanya, Kolonel Suriastawa menegaskan bahwa TNI-Polri berkomitmen akan terus hadir memberikan rasa aman, memelihara kondisi kondusif, melindungi warga negaranya dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan aturan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di Papua.

“TNI, Polri dan pemerintah berkomitmen solid dan bersinergi untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai, sehingga iklim pertumbuhan ekonomi dan investasi serta penegakan aturan bisa dilaksanakan dengan baik. Masyarakat juga bisa merasakan kehidupan normal,” tegasnya.

Baca Juga : Komisi I DPR RI : Kelompok Bersenjata di Papua Layak Disebut Teroris

Keberadaan TNI-Polri sebagai upaya mempercepat menurunkan tensi ketegangan di Papua dan mempertahankan keutuhan NKRI, dalam rangka mewujudkan kedamaian di tanah Papua, mendapatkan apresiasi dari pakar hukum internasional dan anggota DPR RI.

Bahkan dalam beberapa kesempatan Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Azis Syamsuddin serta Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mendukung wacana mendefinisikan KSB sebagai organisasi teroris sesuai sesuai UU Nomor 5/2018 dan UU Nomor 15/2003 tentang Terorisme.

[br] Menurut Azis Syamsuddin dengan meredefinisi identitas KSB Papua menjadi kelompok teroris, merupakan bagian dari upaya penanggulangan aksi kekerasan di Papua secara komprehensif dan terstruktur, serta secara otomatis mengunci kemungkinan lahirnya dukungan masyarakat internasional atas gerakan KSB tersebut.

“Pemerintah dan masyarakat akan dapat membedakan secara definitif antara tuntutan objektif yang murni berasal dari aspirasi masyarakat Papua, dengan gerakan kriminal yang berkedok aspirasi politik masyarakat," imbuhnya.

Di samping itu, penetapannya sebagai korporasi teroris akan membantu ikhtiar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai UU Nomor 8/2013 tentang Pendanaan Terorisme dengan melacak aliran dana dan pencucian uang terkait terorisme, termasuk pencegahannya.

“Bagaimanapun, aliran dana adalah oksigen OPM dan sejenisnya, selain publikasi di media massa dan media sosial,” pungkasnya. (Rel)

Danrem 174 Merauke Tinjau Prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 757/Ghupta Vira

Jaga Stabilitas Keamanan, Satgas Yonif 126/KC Gelar Sweeping di Perbatasan

Kreativitas Satgas Yonif 126/KC, Latihkan Musik kepada Anak-Anak Perbatasan

Satgas Kodim Yalimo Yonif RK 751/VJS Layani Masyarakat Papua di Bidang Kesehatan

Satgas Yonif 126/KC Edukasi Siswa SD YPPK Arinda tentang Pertanian

Satgas Yonif 126/KC Berikan Pembekalan Ilmu Kesehatan kepada Siswa SD di Perbatasan Papua