Minggu, 26 April 2026

Mendagri: Belum Miliki KTP-el, Suket Jadi Alat Pemilih yang Sah

Senin, 15 April 2019 20:45 WIB
Mendagri: Belum Miliki KTP-el, Suket Jadi Alat Pemilih yang Sah
BERITASUMUT.COM/IST
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Surat Keterangan (Suket) menjadi alat atau surat yang sah bagi Pemilih yang belum memiliki KTP-el. Menurut Tjahjo, perkembangan perekaman KTP-el yang telah mencapai 98.8 persen membuat masyarakat tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hak pilihnya, pasalnya hampir seluruh WNI yang telah berusia 17 tahun telah melakukan perekaman KTP-el.
 
"Suket (Surat Keterangan) itu sah, kalau tidak ada KTP-el kan ada Suket. Sekarang sudah 98,8 persen yang sudah merekam KTP-el dan punya Suket," kata Tjahjo usai menghadiri Video Conference Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir dalam rangka Pengamanan Tahapan Pemilu di kantor Kemenkopolhukam, seperti dilansir dari laman kemendagri, Senin (15/04/2019).
 
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan, mengabulkan sebagian permohonan uji materi dengan nomor perkara 20/PUU -XVII/ 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam perkara tersebut, salah satu hal yang dikabulkan adalah uji materi Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu terkait penggunaan KTP-el untuk memilih. Kemudian, MK pun memutuskan bagi mereka yang belum memiliki KTP-el, dapat menggunakan surat keterangan perekaman untuk mencoblos.
 
"Tetap sah kok, arahan dari MK (amanat putusan Mahkamah Konstitusi), ke TPS bawa Suket sah, masyarakat tidak perlu takut," pungkasnya.(BS09)
 

Tags
beritaTerkait
Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat
Walikota Medan Sidak Mal Pelayanan Publik, Baru 5 Menit Pelayanan Online KTP Dibuka, Langsung Habis
Polri Ikut Koordinasi dengan Singapura untuk Pulangkan Buron KPK Paulus Tannos
DKPP Apresiasi KPU hingga Polri Sukseskan Pemilu 2024
3 Putusan Terkini MK Terkait Pemilu, Termasuk Hapus Ambang Batas Capres
PT 20% Dihapus, Komisi II DPR Bahas Jumlah Kandidat Pilpres Usai Reses
komentar
beritaTerbaru
hit tracker