Presiden Jokowi Teken PP tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Beritasumut.com-Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam PP ini disebutkan, laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: a. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; b. LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); c. RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; dan d. EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“LPPD, LKPI. RLPPD, dan EPPD disusun berdasarkan prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. akurasi; dan d. objektif,” bunyi Pasal 3 PP ini.

Menurut PP ini, Kepala Daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Laporan ini disusun dengan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja, dan wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah.

“Gubernur menyampaikan LPPD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun,” bunyi Pasal 11 ayat (1) PP ini. Sementara Bupati/Wali Kota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun.

LPPD, menurut PP ini, digunakan sebagai dasar EPPD, dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerin/lembaga pemerintah non kementerian (K/L).

Sementara LKPJ disusun berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri, dan disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Menurut PP ini, seperti dilansir setkab.go.id, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ.

Mengenai RLPPD, PP ini menjelaskan, disampaikan Kelapa Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat.

Selanjutnya berdasarkan LPPD Provinsi yang diterima, Menteri melakukan EPPD, dan Gubernur melakukan EPPD berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota yang diterima.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 Maret 2019.(BS01)

Tim Inspektorat Sumut Entry Meeting Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan dr Susanti

Kementerian ESDM Sebut Status Pengecer LPG 3 Kg Ilegal

Ketua KPK Ungkap Ada Kabupaten yang Coba Kondisikan Survei Integritas

Pj Sekda Medan Minta Jajaran Perangkat Daerah Selesaikan Penyusunan LKPJ, LKPD dan LSPM 2024 dengan Baik

Pemko Binjai Terima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024

Terima LHP Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024, Walikota Medan: Semoga Pengelolaan Keuangan Semakin Baik