Kamis, 03 September 2026

Pemkab Humbahas Himbau Penganggaran SKPD Laksanakan PUG

Kamis, 17 Agustus 2017 10:30 WIB
Pemkab Humbahas Himbau Penganggaran SKPD Laksanakan PUG
BERITASUMUT.COM/IST
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Perencanaan dan pengganggaran responsif gender itu adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
 
Hal ini disampaikan Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor melalui Kadis pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Humbahas, Drs Vandeik Simanungkalit MM ketika membuka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Humbahas, Rabu (16/08/2017) di Doloksanggul.
 
Vandeik menambahkan, pemerintah juga sudah menyepakati bahwa untuk mempercepat pelaksanaan PUG telah ditetapkan strategi nasional (stranas) tentang percepatan pelaksanan PUG melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam stranas tersebut, seluruh kementrian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharuskan melaksanakan PPRG dengan mengacu kepada matriks kesepakatan dengan stranas.
 
"Stranas ini pun disusun agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itulah rapat koordinasi PPRG bagi SKPD dan kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan penting dilaksanakan," jelasnya dilansir dari laman resmi humbanghasundutankab.go.id.
 
Isu gender juga diintegrasikan dalam berbagai program dan kegiatan untuk semakin mengefektifkan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dipastikan bahwa baik perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat dari pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud. "Dari berbagai studi dan kajian yang telah dilakukan dewasa ini proses penganggaran yang terindikasi sangat rendah sensifitas gendernya, hal ini terjadi selain dipenfaruhi oleh komposisi laki-laki dan perempuan diberbagai institusi strategis yang tidak seimbang, juga masih minimnya pemahaman aparat daerah terhadap model yang responsif gender," paparnya.
 
Sementara itu, Kabid Kelembagaan Pengurusutamaan Gender, Dra Marhamah MSi selaku narasumber menyampaikan bahwa pembangunan seyogianya responsife gender. Masyarakat merupakan pengguna atau orang yang memanfaatkan pembangunan dan didalam masyarakat ada komponen-komponen, laki-laki dan perempuan, kota dan desa, kaya dan miskin serta difebel. 
 
“Rencana dan Penganggaran harus responsife gender, tanpa mempengaruhi adat istiadat dan budaya.Biarkan apa adanya, tetapi yang memang bisa dikerjakan baik laki-laki ataupun perempuan, ini yang harus disetarakan dan adil,” terang Marhamah.
 
"Adat istiadat, misalnya di Sumatera Utara, patrilinier (garis bapak) dan di Sumatera Barat matrilinier (garis ibu), biar seperti itu apa adanya," pungkas Marhamah menambahkan.(BS02)
 

Tags
beritaTerkait
Presiden Amerika Serikat Akan Singkirkan Ideologi Transgender dari Militer
Diduga Lakukan Politik Uang Jelang Pencoblosan Pilkada, Tiga Orang di Humbahas Ditangkap
Penasehat Gender UNIFIL Kunjungi Kapal Srikandi Penjaga Perdamaian
Walikota Pematang Siantar Buka Sosialisasi Optimalisasi Pengarustamaan Gender
Pj Gubernur Sumut Tinjau Korban Banjir Bandang di Humbahas, 11 Korban Masih dalam Pencarian
Indeks Pembangunan Gender Sumut Tumbuh 91,06%
komentar
beritaTerbaru
hit tracker