Beritasumut.com-Sejumlah daerah di Sumatera Utara (Sumut) masih rawan dengan kasus perambahan hutan secara ilegal. Hal ini terungkap dalam pertemuan Kapolda Sumut, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel dengan Komisi B DPRD Sumut dan Dinas Kehutanan Sumut, Kamis (12/01/2017), di Aula Catur Prasetya Mapolda Sumut.
"Kita akan melaksanakan operasi perambahan hutan di beberapa lokasi wilayah Sumut, terkait potensi konflik masalah lahan, perkebunan, masalah hutan. Selama ini polisi menyelesaikan masalah yang muncul dalam hal penegakan hukumnya, namun akar masalahnya belum terselesaikan," ungkap Rycko.
Jenderal bintang dua ini menegaskan, operasi perambahan hutan akan dimulai awal Februari mendatang. Polda bersama Dinas Kehutanan akan melakukan mapping dan operasi penegakan hukum.
"Beberapa agenda kerja yang dilakukan termasuk rencana operasi yang akan dilaksanakan. Tentu saja menjadi hal yang harus didukung oleh Pemprovsu dan DPRD Sumut. Dan ini menjadi titik awal bagi kita untuk bekerjasama, karena hutan Sumut sebagai paru-paru dunia, hutan sebagai sumber air," tegasnya.
Sebelumnya, Dir Reskrimsus Poldasu, Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan di kesempatan itu memaparkan, sepanjang tahun 2016, pihaknya menangani 12 kasus perambahan hutan. Dalam dari 12 kasus itu, sudah ditetapkan 20 tersangka dan saat ini sudah dilimpahkan ke jaksa atau P21.
"Salah satunya masalah perambahan hutan mangrove di Kabupaten Langkat, dan kita sudah menginventarisir hutan mangrove yang sudah digarap masyarakat di Langkat lebih kurang 300 hektar," paparnya.
Kapolres Langkat, AKBP Mulya Hakim Solichin membenarkan hal itu. "Di Langkat ada perambahan hutan mangrove, hutan TNGL sudah hampir 10 ribu pengungsi yang tinggal di sana dan sulit dilakukan penggusuran. Permasalahan di sana terkait dengan batas yg perlu penangan khusus oleh seluruh instansi terkait untuk penertibannya," bebernya.
Persoalan perambahan hutan lainnya juga terjadi di Kabupaten Karo. "Betul ada perambahan hutan di wilayah Tanah Karo, luasnya saat ini tidak ada yang bisa menghitung," aku Kapolres Karo, AKBP Rio Nababan.
Fakta yang tak jauh berbeda juga terjadi di Kabupaten Labuhanbatu. "Di Labuhanbatu, ada 2 permasalan yaitu hutan mangrove yg sdh ditangani Ditreskrimsus dan masalah sengketa antara PT Labuhanbatu Indah dengan masyarakat Desa Hetapang," ucap Kapolres Labuhanbatu, AKBP Frido Situmorang.(BS04)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
beritasumut.com Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui kenaikan harga plastik yang belakangan dikeluhkan pelaku industri dan ma
Ekonomi